"Itu jelas bukan pilihan Indonesia pada 9 Desember kemarin. Yang ditampilkan di media sosial itu pilihan Indonesia saat resolusi Suriah secara general atau keseluruhan pada Juli," kata Hasan ketika ditemui di Jakarta, Selasa (20/12/2016).
Hasan pun memaparkan, beberapa kali Indonesia memilih abstain dalam sidang-sidang yang digelar oleh Komite III di bawah Sidang Majelis Umum PBB. Pasalnya, Komite III menggelar resolusi mengenai empat negara di Asia, atau biasa disebut country specific resolution.
"Setiap tahun di Komite III SMU PBB diadakan pembahasan mengenai HAM. Salah satu yang kontroversial adanya disebut country specific resolution. Jadi harapan kita itu kalau kita bahas masalah proteksi HAM, ya dari umum saja," lanjutnya.
Menurut Hasan, country specific resolution tersebut tak adil bagi negara yang 'ditunjuk', seperti Korea Utara, Iran, Myanmar dan Suriah. Hal ini dapat membuat adanya perpecahan di antara negara anggota PBB.
"Kita ingin adanya Komite III itu bahas isu proteksi HAM tapi tidak finger pointing (menunjuk) dan mempolitisasi isu HAM. Di New York itu politisasi sendiri," tuturnya.
Baca: Kondisi Aleppo Memburuk, Indonesia Serukan Gencatan Senjata
Country Specific Resolution
Pria yang akrab disapa Abi ini sempat heran, mengapa empat negara yang dimasukkan ke daftar country specific resolution semuanya dari wilayah Asia. Padahal pelanggaran pun banyak dilakukan di Amerika Latin dan Afrika.
"Kenapa kok semua dari Asia? Bagaimana dengan Amerika Latin? Lalu Afrika? Apakah memamg betul di Afrika itu 'bersih'? Makanya kita bilang ini politisasi," ungkap Hasan.
Hasan menjelaskan kenapa pada waktu itu Indonesia memilih abstain. Sebab, memasukkan empat negara tersebut ke dalam country specific dan seolah-olah menghakimi negara tersebut malah semakin membuat negara tersebut terpuruk.
"Kita kan bisa beri mereka kesempatan, misalnya membuka kerja sama dengan negara tersebut dengan tujuan membantu memperbaiki yang salah. Bukan dengan cara menghakimi. Itu kenapa kita abstain. Negara berkembang lain juga banyak yang against," pungkasnya.
Sementara, Perwakilan Tetap RI untuk PBB, Dian Triansyah menegaskan bahwa Indonesia tidak abstain dalam resolusi damai Suriah pada 9 Desember lalu. Resolusi ini adalah resolusi pertama di Sidang Majelis Umum (SMU) PBB no A/71/L39 re Syria yang berhasil disepakati dengan voting 122 mendukung, 13 menolak dan 36 abstain.
"Posisi Indonesia sudah jelas. Indonesia memilih (vote) mendukung dan ikut serta merumuskan resolusi Sidang Majelis Umum PBB untuk dihentikannya kekerasan di Aleppo dan Suriah, serta diberinya akses kemanusiaan," kata Trian ketika dihubungi Metrotvnews.com, kemarin.
Sementara di Dewan Keamanan PBB selama ini sulit mencapai kesepakatan karena adanya hak veto. Trian menegaskan sekali lagi, Indonesia mendukung resolusi perdamaian tersebut.
.jpg)
Indonesia dukung resolusi situasi di Suriah (Foto: UN)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
