Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. (Foto: MI/Rommy Pujianto)
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. (Foto: MI/Rommy Pujianto)

Pengamat: Kantor UNHCR Harus Dipindahkan dari Jakarta

Internasional pengungsi sinabung pencari suaka
13 Juli 2019 10:00
Jakarta: Permasalahan para calon pengungsi dan pencari suaka yang dipindahkan oleh Pemerintah DKI Jakarta ke Kalideres harus disikapi oleh Pemerintah pusat dengan meminta badan pengungsian PBB (UNHCR) memindahkan kantornya keluar dari Jakarta.
 
Demikian disampaikan Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, dalam menyikapi masalah sekelompok calon pengungsi dan pencari suaka yang hidup terkatung-katung di Jakarta.
 
Baca:300 Pencari Suaka Dipindah ke Kalideres

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Para calon pengungsi dan pencari suaka berbondong-bondong masuk Indonesia dari asal negaranya di Timur Tengah dan Afrika karena ingin ke kantor UNHCR. Alasan yang disampaikan adalah konflik di negara asal atau mereka berpindah agama yang berkonsekuensi hukuman yang berat di negaranya," tulis Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Sabtu 13 Juli 2019.
 
"Padahal, kebanyakan motif mereka adalah mencari penghidupan yang lebih baik di negara-negara yang telah mapan," lanjutnya.
 
Kantor UNHCR Jakarta bertugas untuk memeriksa dan memverifikasi apakah calon pengungsi bisa diterima sebagai pengungsi. Proses ini memakan waktu lama, bisa berbulan-bulan hingga tahunan.
 
Di samping itu, tugas UNHCR adalah mencari negara ketiga yang menerima pengungsi untuk mencari suaka. Saat ini negara ketiga seperti Australia, negara-negara Eropa, bahkan Amerika Serikat sudah sangat membatasi jumlah pencari suaka. Akibatnya, saat ini terjadi penumpukan calon pengungsi dan ke depannya diprediksi akan terus bertambah.
 
"Dalam menghadapi masalah ini pemerintah pusat tidak seharusnya membebani pemerintah daerah, karena pemda punya banyak keterbatasan," sebut Hikmahanto.
 
"Tidak seharusnya anggaran pemda untuk mengentaskan kemiskinan warga daerah justru digunakan untuk para calon pengungsi. Mereka tidak produktif karena sehari-hari tidak bekerja dan justru menjadi beban pemda," ungkapnya
 
Menurut Hikmahanto, langkah konkret dalam waktu dekat adalah, pemerintah pusat harus mencarikan pulau kosong untuk UNHCR, agar badan PBB tersebut dapat memproses para calon pengungsi. Pulau ini berfungsi seperti pulau galang di zaman kapal perahu asal Vietnam. Infrastuktur pulau ini harus dibiayai oleh UNHCR dan masyarakat internasional.
 
Selanjutnya, pemerintah pusat harus meminta UNHCR dalam waktu tertentu untuk mengalihkan kegiatannya keluar dari Indonesia.
 
Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi kepada publik Indonesia terkait permasalahan calon pengungsi, agar publik tidak hanya melihat sisi kemanusiaan calon pengungsi.
 
"Bila publik hanya melihat sisi kemanusiaan, maka ke depan pemerintah justru harus menghadapi kemarahan publik. Padahal, ini meruapakan masalah UNHCR dan masyarakat internasional," pungkas Hikmahanto.
 

(WIL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif