Dua fase pemilu untuk level nasional dan daerah merupakan kali pertama digelar di Nepal di bawah konstitusi pascaperang. Konstitusi ini lahir dari perjanjian damai yang mengakhiri pemberontakan Maoist pada 2006.
Konstitusi baru ini membuka jalan bagi Nepal dari era monarki ke demokrasi.
Membutuhkan waktu hingga sembilan tahun hingga piagam baru ini disepakati bersama, setelah serangkaian perselisihan di dalam pemerintahan koalisi Nepal.
"Kami belum pernah melihat ada pemerintah sejak lima tahun terakhir," kata Amir Dhoj Thapa dari Chautara, kota di timur Katmandu yang akan menggelar pemilu pada Minggu 26 November 2017.
"Jika ada pemerintah, maka akan ada beragam kebijakan stabil dan semoga warga dapat lebih mudah untuk bekerja," sambung dia, seperti dilansir Guardian.
Sekitar 3,2 juta orang di seantero Nepal utara, termasuk beberapa area yang terkena gempa bumi dahsyat dua tahun lalu, akan mengikuti pemilu di fase pertama. Sementara pemilu di kawasan selatan akan digelar 10 hari kemudian.
Dibentuk pada 2015, konstitusi baru Nepal memetakan sistem politik yang bertujuan memecah kekuatan pemerintah pusat ke tujuh provinsi.
Perbatasan Nepal dengan India dan Tiongkok telah ditutup menjelang pemilu. Ribuan petugas keamanan juga disiagakan untuk mengantisipasi adanya kekerasan sporadis.
Hasil pemilu diperkirakan keluar beberapa hari usai pemilu fase kedua pada 7 Desember.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
