Bangladesh Menuju Sistem Satu Partai

Dhaka: Setelah pemilihan parlemen yang kesepuluh, oposisi yang dipimpin partai BNP secara perlahan melemah. Bangladesh, sekali lagi, tampaknya kembali menganut sistem dominan satu partai.

 

Ilmuwan politik terkemuka mengatakan bahwa negara tersebut bergerak menuju sistem politik yang didominasi oleh satu partai.

 

Dr Rounaq Jahan, pakar dari Center for Policy Dialogue (CPD), mengatakan bahwa kemunculan aliansi pemilihan yang dipimpin oleh dua partai besar telah menghapus kemungkinan munculnya partai atau persekutuan yang kredibel. Kebiasaan membentuk aliansi juga menguntungkan Jamaat dan partai-partai politik lainnya, yang telah menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan kembali kedudukan di negara tersebut, katanya.

 

Pemberian kuliah umum di Auditorium Muzaffar Ahmed Chowdhury di Universitas Dhaka, pada Sabtu 27 Januari 2018, Rounaq mengatakan: "Selama tiga tahun pertama pemerintahan sipil terpilih (1972-1975) negara ini berpindah dari satu pihak yang dominan ke sistem partai tunggal."

 

"Selama 15 tahun pemerintahan militer berikut (1975-1990) kita menyaksikan kemunculan partai politik yang disponsori negara yang memungkinkan banyak pihak beroperasi dengan pembatasan kebebasan mereka. Setelah pemulihan demokrasi pada tahun 1991, awalnya terdapat sistem dominan dua partai yang kemudian berkembang menjadi dua aliansi pemilihan," cetusnya.

 

"Setelah pemilihan parlemen yang kesepuluh, oposisi yang dipimpin BNP secara perlahan melemah. Bangladesh, sekali lagi, tampaknya kembali menjadi sistem dominan satu partai," kata Dr Rounaq dalam kuliah tersebut.

 

Serupa dengan negara lain, sistem First Past The Post (FPTP) telah memfasilitasi munculnya sistem dominan dua partai di Bangladesh. Sementara banyak partai kecil, terutama partai-partai sayap kiri, secara bertahap tersingkirkan dan tidak dapat bertahan hidup di negara mereka sendiri. 

 

"Kedua partai besar secara bertahap mengadopsi strategi untuk membentuk aliansi pemilihan dengan partai-partai kecil guna menarik suara tambahan, yang secara virtual menghapus kemungkinan munculnya partai ketiga yang kredibel atau aliansi pemilihan," tambahnya, seperti dilansir Dhaka Tribune, Minggu 28 Januari 2018.

 

Kelemahan organisasi, faksialisme, ketergantungan pada kepemimpinan puncak, kepemimpinan dinasti, pembangunan partai patronase negara yang tumbuh dengan pengaruh uang, kriminalisasi politik, dan penurunan ideologi adalah ciri utama partai politik Bangladesh, pungkasnya.

(FJR)