Banyak dari sanksi tersebut berasal dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan Amerika Serikat. Rusia menilai jika semua sanksi tersebut terus diterapkan, maka yang akan terkena imbas terburuknya adalah masyarakat Korut.
"Sudah terlalu banyak sanksi yang dijatuhkan kepada Korut, bahkan mungkin sudah lebih dari cukup," kata Wakil Duta Besar Rusia untuk Indonesia Oleg V. Kopylov di kediaman misi diplomatik Rusia di Jakarta, Rabu 18 Desember 2019.
"Ini mengenai isu kemanusiaan, bukan yang lain," lanjutnya.
Kopylov mengutip ucapan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov yang pernah menyinggung mengenai masalah kemanusiaan di Korut saat dirinya bertemu Menlu AS Mike Pompeo di Washington beberapa hari lalu.
Disebutkan bahwa Organisasi Makanan dan Pertanian PBB (FAO) memiliki sebuah proyek penyaluran bantuan kemanusiaan ke Korut. Proyek ini legal, dan tidak melanggar sanksi yang dijatuhkan DK PBB kepada Pyongyang.
Namun masalahnya, lanjut Kopylov, FAO kesulitan mencari pemasok dan juga distributor bantuan kemanusiaan. Ini dikarenakan banyak pemasok dan distributor yang sudah terlebih dahulu takut terkena sanksi AS.
"Masalah ini harus segera diselesaikan secara formal. Kolega kami di AS memahami isu ini," ujar Kopylov, mengutip kembali ucapan Menlu Lavrov.
Menurut Kopylov, pelonggaran sanksi ekonomi juga dapat membantu memecah kebuntuan terkait dialog denuklirisasi antara Korut dan AS.
"Tidak realistis untuk mengharapkan Korut melakukan semua yang AS inginkan dan menyelesaikan proses denuklirisasi," ungkapnya.
Dialog denuklirisasi antara AS dan Korut masih mandek meski Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un telah tiga kali bertemu. Dua pertemuan berlangsung dalam format formal, sementara yang ketiga bernuansa informal di Zona Demiliterisasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
