Indonesia Laboratorium Bagi Myanmar untuk Belajar Keterbukaan

medcom.id, Jakarta: Myanmar menjadikan Indonesia sebagai contoh mengenai proses transisi demokrasi dan rekonsiliasi.

 

Hal ini ditandai dengan kedatangan Menteri Informasi Myanmar U Pe Myint yang menemui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Membawa sekitar 30 delegasi untuk melakukan kerja sama pembangunan kapasitas dan berbagi pengalaman mengenai proses demokratisasi dan rekonsiliasi.

 

"Indonesia adalah laboratorium yang baik bagi Myanmar untuk bisa belajar terkait dengan proses transisi demokrasi dan rekonsiliasi. Karena kita sendiri mengalami hal itu, terutama proses transisi menuju demokrasi penuh yang dimulai pada 97 lalu. Kita juga punya pengalaman terkait rekonsiliasi konflik di Maluku beberapa tahun lalu," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir, di Kantor Kemenlu RI, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

 

Kedatangan Menteri U Pe Myint sendiri merupakan kerja sama dengan Harvard Kennedy School of Democracy. Menlu Retno pun menyampaikan beberapa langkah yang dilakukan Indonesia dalam mendukung demokrasi dan rekonsiliasi Myanmar.

 

"Dalam waktu dua bulan terakhir, Menlu telah lakukan tiga kali kunjungan Myanmar, bertemu berbagai stakeholder seperti Aung San Suu Kyi sampai Menteri Sosial dan termasuk anggota National Security Adviser (Penasihat Keamanan Nasional) Myanmar. Termasuk juga pertemuan dengan badan rekonsiliasi yang dipimpin Koffi Anan dan Wakil PBB di sana," imbuh Arrmanatha. 

 

"Menlu juga sudah membuka sekolah dan menyampaikan bantuan yang dikirim oleh Presiden Joko Widodo berupa 10 kontainer makanan dan pakaian. Hal tersebut disampaikan menteri (kepada Menteri U Pe Myint)," pungkasnya.

 

 

Setelah meresmikan dua sekolah di Myanmar, Menlu Retno juga memaparkan bantuan program bantuan jangka menengah dan panjang. Hal ini termasuk program pelatihan guru di Myanmar, termasuk juga mobile clinic atau klinik bergerak di Rakhine.

 

"Berbagai langkah ini diharapkan dapat menciptakan kondisi kondusif dan kepercayaan antar komunitas bagi tercapainya perdamaian, stabilitas dan pembangunan inklusif," tegas Menlu Retno, dalam keterangan Kemenlu RI.

Delegasi Menteri Informasi Myanmar bersama Menlu Retno Marsudi (Foto: Dok. Kemenlu RI).
 

Pemberian bantuan untuk perawat juga menjadi salah satu yang diupayakan oleh Indonesia. Bantuan terpenting adalah kerja sama antar polisi dan militer Indonesia dengan Myanmar. 

 

"Bantuan ini untuk meningkatkan profesionalitas mereka. Kita menyadari bahwa proses demokratisasi kita oleh angkatan bersenjata profesional sehingga kita berhasil mencapai demokrasi penuh yang mulus," imbuh Arrmanatha ketika ditemui wartawan.

 

"Kemudian hal yang dihadapi Myanmar sangat mirip dengan yang dialami Indonesia. Makanya sangat butuh adanya dukungan penuh yang mengawal proses demokrasi di Myanmar agar mencapai demokrasi penuh seperti Indonesia," pungkasnya.

 

Keterangan pers Kemenlu RI menyebutkan bahwa Menteri Informasi Myanmar U Pe Myint, menyampaikan bahwa dirinya sependapat dengan pandangan wakil dari Harvard Kenedy School for Democracy yang mengatakan bahwa Indonesia adalah ruang kelas (classroom) yang tepat untuk Myanmar belajar mengenai demokratisasi dan rekonsiliasi. 

 

U Pe Myint juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Indonesia atas solidaritas dan berbagai bantuan konkrit yang diberikan dalam mendukung proses demokrasi, rekonsiliasi dan pembangunan di Myanmar.

(FJR)