medcom.id, Manila: Mengunjungi Filipina, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membahas upaya pembebasan warga negara Indonesia (WNI), yang diculik oleh kelompok bersenjata di Filipina selatan.
Menlu Retno melakukan pertemuan dengan Menlu Filipina Perfecto Rivas Yasay Jr. di Manila pada 1 Juli. Pertemuan ini dilakukan sehari setelah Menlu Yasay dilantik pada 30 Juni 2016. Menlu Retno juga menjadi tamu asing pertama yang melakukan pertemuan dengan Menlu Yasay setelah dilantik.
"Pertemuan dengan Menlu Yasay sangat penting artinya untuk melanjutkan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Filipina dalam upaya pembebasan sandera," ujar Menlu Retno di Manila, seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri RI, Jumat (1/7/2016).
"Kerja sama baik yang telah terjalin dengan pemerintahan sebelumnya dipastikan akan diteruskan," lanjut Menlu Retno.
Mantan Dubes RI untuk Belanda itu menyampaikan adanya kesepahaman untuk mengintensifkan komunikasi di antara kedua Menteri Luar Negeri dalam rangka pembebasan sandera atau membentuk sebuah hotline communication.
"Penyanderaan semacam ini sama sekali tidak dapat ditolerir dan meminta agar Pemerintah Filipina dapat menjamin keamanan di wilayah perairan Laut Sulu. Terkait 7 WNI yang kini masih disandera, keselamatan mereka adalah prioritas utama dalam upaya pembebasan sandera," tegas Menlu Retno.
Menanggapi hal tersebut, Menlu Yasay menggarisbawahi komitmen kuat dari Pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte yang akan berupaya keras mengakhiri tindakan kriminal yang sering terjadi di laut Sulu. "Pemerintah Filipina akan melakukan close coordination dengan otoritas Indonesia," ucap Yasay.
Perairan Sulu sangat penting artinya bagi lalu lintas perdagangan batubara antara Indonesia dengan Filipina. Hampir 96 persen kebutuhan batubara Filipina Selatan dipasok dari Indonesia. Perdagangan Indonesia dan Filipina mencapai USD4,6 miliar, dengan surplus berada di pihak Indonesia mencapai lebih dari USD3,19 miliar.
Sebelumnya kedua Menlu sepakat untuk mendorong agar kerja sama konkret pengamanan di Laut Sulu dapat segera dilakukan antara lain melalui penetapan "Sea Lane Corridor". Kerja sama konkret dapat segera dilakukan mengingat sudah adanya Border Patrol Agreement 1975, Hasil Pertemuan Trilateral Yogyakarta 5 Mei 2016 serta Pertemuan Kedua Menhan di Manila 26 Juni 2016.
"Kerja sama kedua negara juga perlu terus ditingkatkan untuk menghindari kemungkinan berulangnya penyanderaan di masa mendatang. Dalam kaitan ini, Indonesia siap untuk melakukan kerja sama, baik kerja sama pertahanan dan keamanan maupun kerja sama pembangunan," tutur Menlu Retno.
Menlu Retno Marsudi dan Menlu Filipina Perfecto Rivas Yasay Jr (Foto: Dok. Kemenlu RI)
Selain itu, kedua Menteri Luar Negeri juga membahas beberapa isu bilateral lainnya. Isu tersebut antara lain, sepakat untuk melaksanakan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) pada paruh kedua 2016. JCBC terakhir dilakukan pada tahun 2014.
Kedua negara juga sepakat agar negosiasi penyelesaian batas landas kontinen antara kedua negara dapat dipercepat. Indonesia mengusulkan kiranya Joint Permanent Working Group on the Maritime and Ocean Concerns dapat segera melakukan pertemuan inter-sessional.
Indonesia juga mengharapkan proses ratifikasi Agreement on the Maritime Boundary Delimitation of the Exclusive Economic Zone juga dapat dipercepat penyelesaiannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
