Sebelumnya, ASEAN telah mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan kekhawatiran 10 menteri luar negeri ASEAN mengenai perkembangan terakhir di Rakhine.
"Pernyataan ASEAN keliru soal realita situasi Rakhine. Pernyataan tersebut menghilangkan orang Rohingya sebagai salah satu komunitas yang terkena dampak," kata Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman di Sidang Majelis Umum PBB, di New York, Amerika Serikat.
Dikutip dari Channel News Asia, Senin 25 September 2017, atas nama Malaysia, Anifah mengecam serangan pada 25 Agustus kemarin sebagai usaha operasi pembersihan oleh Myanmar.
"Pernyataan ASEAN yang menyatakan kekhawatiran tidak benar-benar nyata. Pernyataan ketua tidak berdasarkan konsensus," lanjut dia.
"Malaysia juga mendesak Myanmar untuk memenuhi komitmennya untuk segera menerapkan rekomendasi dalam laporan komisi Kofi Annan untuk Rakhine," ujar dia lagi.
Pernyataan ASEAN menyebutkan bahwa situasi di Rakhine adalah masalah komunal yang kompleks dengan akar sejarah yang cukup dalam dan sangat mendesak semua pihak untuk menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi di lapangan.
Ditambahkan, para menteri luar negeri ASEAN menyambut baik komitmen Pemerintah Myanmar untuk memastikan keamanan warga sipil dan segera mengambil langkah untuk mengakhiri kekerasan di Rakhine, serta memulihkan kondisi sosial ekonomi dan mengatasi masalah pengungsi melalui proses verifikasi.
Menurut laporan PBB, lebih dari 400 ribu Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh sejak serangan di Rakhine pada 25 Agustus lalu.
Meski Ketua ASEAN memiliki hak prerogatif dalam menyampaikan sesuatu, namun nantinya Chairman Statement itu merupakan refleksi dari sikap para negara anggotanya. Keketuaan ASEAN tahun ini dipegang oleh Filipina.
Selain pertemuan informal, ASEAN juga melangsungkan pembicaraan dengan PBB. "Dalam pertemuan itu, yang saya catat adalah pengakuan peran ASEAN dalam membangun negara-negara yang hidup berdampingan dengan damai (peaceful coexistent) dan integrasi kawasan," kata Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi.
Saat berbicara mengenai pasukan penjaga perdamaian, PBB juga mengapresiasi peran ASEAN. Personel ASEAN di pasukan penjaga perdamaian global mencapai 4.000 orang.
Tanpa menyebutkan nama negara, PBB mengapresiasi peranan anggota ASEAN dalam pendekatannya terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
