“Indonesia mendorong Dewan HAM PBB agar lebih efisisien, efektif, objektif, transparan, adil, non-politis, dan imparsial serta membuka dialog bagi semua pihak yang berorientasi pada hasil,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kepada awal media di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa 29 Oktober 2019.
Selain itu, lanjut Retno, mendorong pemajuan dan perlindungan ham tingkat kawasan dan global, kepentingan nasional dan kepentingan negara berkembang jadi rujukan kerja sama juga merupakan prioritas Indonesia di Dewan HAM PBB.
“Indonesia ingin meningkatkan kapasitas negara-negara dalam penghormatan, kemajuan dan perlindungan ham, memperkuat kemitraan yang sinergis dalam rangka pelaksanaan rencana aksi nasional HAM 2020-2024,” ungkap dia.
Prioritas Indonesia di tingkat global ini termasuk dalam pokok-pokok prioritas politik luar negeri Indonesia untuk tahun 2019-2024, tak terkecuali fokus Indonesia di Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.
“Sampai akhir 2020, Indonesia masih duduk di Anggota Tidak Tetap DK PBB. Pada Agustus 2020, topik kerja sama untuk menangkal terorisme menjadi isu utama fokus keketuaan Indonesia di DK PBB,” tutur dia lagi.
Sementara itu, pada 2020 Indonesia akan menjadi ketua dari Foreign Policy and Global Health dengan mengusung tema 'Affordable Health Care'. Pada 2023 nanti, Indonesia akan menjabat sebagai ketua ASEAN dan ketua G20.
“Isu perempuan, perdamaian and keamanan tetap jadi perhatian polugri Indonesia. Dalam kaitan ini, isu perempuan and demokrasi menjadi topik bahasan Bali Democracy Forum pada Desember 2019,” ucapnya.
Selain itu, upaya membentuk network Asia Tenggara bagi negosiator dan mediator perempuan akan terus dijalankan dan dikaitkan dengan bagian dunia lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
