Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard mengatakan peluncuran buku ini bertujuan untuk menjadi 'ingatan institusional'. Dia berharap buku ini bisa berguna bagi Indonesia saat mencalonkan diri kembali sebagai anggota tidak tetap DK PBB.
Buku ini juga menekankan peran para negara anggota tidak tetap DK PBB yang disebut sebagai elected 10.
"Presidensi merupakan perwujudan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional. Sebagai elected 10, Indonesia mencoba membuat perbaikan, berkontribusi untuk membawa perubahan dalam dewan keamanan," kata Febrian dalam peluncuran buku di Kantin Diplomasi, di Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.
Buku tersebut berisikan dokumentasi yang memuat berbagai pernyataan resmi dan kumpulan foto kegiatan yang telah diselenggarakan Indonesia selama Presidensi DK PBB.
"Indonesia percaya perdamaian tidak datang dengan sendirinya, harus dibangun, dibina dan dilestarikan," imbuh dia.
Menurut Febrian perdamaian bukan hanya seperti uang logam yang memiliki dua sisi saja, tetapi kubus dengan berbagai sisi. Karenanya, dalam Presidensi DK PBB pada Mei lalu, ada berbagai pertemuan dan inisiatif yang dilakukan Indonesia.
"Selama presidensi, ada tiga pertemuan utama, yakni mengenai pasukan penjaga perdamaian, perlindungan warga sipil dan isu Palestina," jelasnya.
Presidensi Indonesia pada Mei lalu mengangkat tema 'Menabur Benih Perdamaian'. Melalui kegiatan ini Indonesia semakin menorehkan kontribusinya dalam memajukan perdamaian dan keamanan internasional.
Tak hanya melalui rangkaian kegiatan, namun kontribusi Indonesia juga terlihat dalam upaya melakukan perbaikan tata kerja di DK PBB. Perbaikan tata kerja telah dilakukan Indonesia melalui penyelenggaraan 'informal sofa talk' yang terinspirasi konsep musyawarah, dan 'regional wrap up session' yang mengedepankan kebersamaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
