Sejak 2008, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) konsisten menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF). BDF ini adalah kegiatan dengan skala besar yang pertama kali dilaksanakan dalam kabinet baru 2019-2024.
Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (IDP) Kemenlu RI, Cecep Herawan mengungkapkan bahwa BDF 2019 ini akan berbeda dengan tahun sebelumnya.
“Setiap tahun kami selalu mengangkat tema yang berbeda dan tentu saja relevan serta berkesinambungan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2018 temanya adalah Democracy For Prosperity, sedangkan tahun 2019 memiliki tema Democracy and Inclusivity,” ujar Cecep dalam saat ditemui wartawan di Kemenlu RI pada Kamis, 28 November 2019.
Cecep menyebutkan bahwa berkaitan dengan tema Democracy and Inclusivity maka peran masyarakat dari berbagai kalangan menjadi sangat penting. Tapi BDF 2019 ini akan lebih memfokuskan kepada pembahasan mengenai peran dan suara dari kalangan perempuan di berbagai negara.
“Maka secara khusus kita akan mengangkat pembahasan mengenai woman leadership, karena ini adalah elemen penting dalam menjaga inklusivitas,” tambah Cecep.
Terdapat perbedaan mendasar antara BDF tahun sebelumnya dengan gelaran ke-12 ini, yakni terkait dengan format diskusi.
“Kita buat format baru, namanya panel discussion. Jadi akan lebih mengarah kepada diskusi antara panelis dengan delegasi-delegasi yang hadir,” ungkap Cecep.
Selanjutnya akan ada empat diskusi yang berbeda, antara lain ada Government Forum (Diskusi Pejabat Pemerintahan), diskusi Non-Government Organization (NGO) dan Media, kemudian ada Diskusi yang dihadiri oleh Pemuda, lalu Diskusi yang bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Dalam hal ini, akan membahas isu demokrasi di kalangan pelaku usaha yang berdampak pada pembangunan, perkembangan, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Inklusivitas yang diharapkan tidak hanya pada sisi politik dan sosial melainkan juga pada sisi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
“Kemudian yang spesial adalah kita akan mengadakan diskusi lain terkait general election dan inclusivity, nah kita bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia dan KPU India untuk berbagi pengalaman. Masing-masing negara kan memiliki karakteristik, seperti India adalah penyelenggara pemilu terbesar di dunia kemudian Indonesia masuk dalam kategori the most complicated country, saat penyelenggaraan pemilu lalu. Semoga ini menjadi suatu pembelajaran,” papar Cecep.
Melalui BDF 2019 ini, Cecep berharap akan memberikan penyegaran sebagai suatu wahana dalam berdiskusi dan berdialog secara mendalam.
“Semoga outcome-nya (hasilnya) tidak hanya berhenti pada document namun tetap ada follow-up sampai di next BDF berikutnya, sehingga bisa memberikan impact yang nyata,” tutur Cecep.
Selain itu Cecep juga berharap BDF ini dapat membuka jalan kerjasama lintas sektor seperti contoh adanya kerja sama antar Universitas yang memberikan beasiswa, sehingga mampu menularkan semangat Demokrasi dalam menghadapi tantangan jaman. (Glory Natha)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
