Baca juga: Menlu Akan Paparkan Keberhasilan HAM Indonesia di Jenewa.
Benny sempat memberikan petisi yang telah ditandatangani 1,8 juta warga Papua Barat yang menuntut referendum kemerdekaan kepada Ketua Dewan HAM PBB Michelle Bachelet, akhir Januari kemarin, yang disusupkan oleh delegasi Vanuatu.
“Tidak (terpengaruh). Kalau ada yang angkat soal itu, kita sudah siap. Itu kan sudah biasa. Kita juga punya posisi,” kata Direktur HAM Kementerian Luar Negeri RI Achsanul Habib di Jakarta, Kamis 21 Februari 2019.
“Apa yang disampaikan Benny Wenda, agendanya tidak ada di Dewan HAM. Petisi dia itu kan tentang kemerdekaan separatisme Papua Barat. Tidak akan diangkat juga,” lanjut dia.
Petisi serupa juga pernah diserahkan Benny ke PBB di New York, Amerika Serikat, tahun lalu. Kelompok separatis ini menginginkan Papua berpisah dari Indonesia dan kerap menyebarkan berita hoaks, menurut pemerintah.
Baca juga: Indonesia Optimistis Terpilih Anggota Dewan HAM PBB.
Namun, penyerahan petisi ke PBB tersebut juga telah dibantah oleh Ketua Dekolonisasi PBB, Rafael Ramirez. Kala itu, ia mengklaim bahwa Komite Khusus Dekolonisasi PBB (C-24), maupun Sekretariat Komite, tidak pernah menerima, secara formal maupun informal, petisi atau siapapun mengenai Papua.
Benny menuduh bahwa warga Papua Barat tidak diberikan kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya. Menurutnya satu-satunya cara agar didengar adalah melalui petisi ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
