“Senada dengan Presiden Joko Widodo, Menlu Retno Marsudi menyatakan bahwa komitmen Indonesia dan negara-negara Afrika adalah untuk maju dan sejahtera bersama,” sebut pernyataan Kementerian Luar Negeri, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu, 21 Agustus 2019.
Indonesia ingin menjadi bagian dari pembangunan di Afrika dan sebaliknya, Indonesia ingin Afrika menjadi bagian dari pembangunan di Indonesia.
IAID 2019 dihadiri sekitar 700 pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, pejabat senior pemerintah bahkan sejumlah menteri, dan para pemangku kepentingan lainnya dari Indonesia dan Afrika. Para peserta membahas upaya konkrit yang dapat dilakukan dalam bidang industri strategis dan diplomasi ekonomi, konektivitas, infrastruktur sosial dan pariwisata, energi dan pertambangan, skema pembiayaan, kerja sama perdagangan, dan kerja sama pembangunan.
Dalam IAID juga, Indonesia meluncurkan negosiasi Perjanjian Perdagangan Preferensial (Preferential Trade Agreement/PTA) untuk memacu perdagangan dengan beberapa negara Afrika seperti Mauritius dan Djibouti. PTA akan menurunkan tarif perdagangan, yang akan mendorong perdagangan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
Kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara-negara Afrika terus mengalami kemajuan dan perkembangan secara signifikan. Pada 2018 nilai perdagangan Indonesia-Afrika mencapai lebih dari Rp 156 triliun (USD 11,06 miliar), meningkat hingga 25 persen dari tahun sebelumnya. Kiprah perusahaan Indonesia di Afrika juga terus meningkat, dengan adanya sekitar 30 perusahaan Indonesia berinvestasi di Afrika, di antaranya 16 di Nigeria dan 5 di Ethiopia.
Baik IAID 2019 maupun IAF 2018 memberikan platform strategis dan potensial bagi peningkatan hubungan dan kerja sama ekonomi Indonesia dengan Afrika, terutama di sektor infrastruktur dan sektor strategis lainnya. Upaya peningkatan potensi kerja sama ekonomi dengan pasar-pasar non-tradisional, termasuk kawasan Afrika menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia saat ini.
“Berbeda dari masa lalu, Kementerian Luar Negeri kini tidak hanya menangani politik luar negeri, namun juga diplomasi ekonomi. Ketika kita melakukan diplomasi ekonomi, Kemenlu juga melibatkan kementerian teknis dan bahkan BUMN dalam suatu misi yang komprehensif,” tutup Menlu Retno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
