Baca juga: Diplomasi Indonesia Diuji dalam Isu Palestina.
Jika dibandingkan dengan kondisi 12 tahun yang lalu, kondisi saat ini sangatlah berbeda. Apalagi dengan prioritas masing-masing negara yang tergabung menjadi anggota.
“Konsistensi dan prinsip yang kita perlukan saat jadi anggota tidak tetap. Kita membawa misi di mana misi kita ini untuk perdamaian dan misi kemanusiaan,” kata Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febryan Ruddyard, di Jakarta, Selasa 9 April 2019.
Misi perdamaian dan kemanusiaan ini lah yang selalu dibawa Indonesia di mana pun delegasinya hadir di sejumlah pertemuan tingkat internasional. Dua misi ini juga akan terus menjadi posisi Indonesia.
“DK PBB adalah tentang kerja sama. Bukan bersaing. Meski ada yang memfokuskan tujuan masing-masing, tapi semua negara harus bekerja sama untuk mencapai perdamaian dunia,” lanjut Febryan.
Dia menuturkan, banyak aksi dan kepentingan unilateral yang muncul di sidang DK PBB. Sayangnya, suara untuk menentang kepentingan-kepentingan unilateral tersebut dirasa terlalu sedikit.
“Kita membutuhkan adanya multilateral di DK PBB. Kebersamaan dan kerja sama sangatlah penting. Apalagi melihat pertumbuhan konflik saat ini yang semakin mengkhawatirkan,” ucap Febryan.
Sementara itu, sesuai dengan misi perdamaian Indonesia, pada Mei nanti Indonesia berkesempatan untuk menjabat sebagai presiden DK PBB. Dalam kesempatan ini, Indonesia akan mengambil tema peace keeping atau misi perdamaian.
Dalam kepemimpinan Indonesia ini akan ada berbagai kegiatan, salah satunya debat terbuka mengenai operasi penjaga perdamaian. Kegiatan itu adalah inti dari kepemimpinan Indonesia nanti.
Selain itu, akan ada pula debat terbuka mengenai perlindungan warga sipil dari konflik. Debat terbuka ini rencananya akan dilakukan pada 23 Mei 2019. Debat terbuka mengenai perlindungan warga sipil dsri konflik ini diselenggarakan dalam rangka 20 tahun proteksi sipil dan 70 tahun UNOCHA.
Kepemimpinan Indonesia di DK PBB akan berlangsung selama sebulan penuh pada Mei mendatang. Kemungkinan setiap anggota DK PBB bisa mendapat dua kali kesempatan menjadi presiden DK PBB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
