medcom.id, Jakarta: Deputi I Bidang Kedaulatan Kemaritiman Kementerian Koordinator Bidang Maritim RI, Arief Havas Oegroseno menegaskan, adanya perubahan iklim dan cuaca di kawasan Asia lah yang akan menyelesaikan konflik Laut China Selatan perlahan-lahan.
"Kalau terjadi kenaikan permukaan laut kemudian pulau-pulau, terumbu karang yang diperebutkan itu perlahan hilang, apa lagi yang mau diperebutkan? Ya negara-negara tidak akan bisa saling mengklaim lagi," kata Havas ketika ditemui di Hotel Borobudur Jakarta dalam acara Jakarta Geopolitical Forum, Sabtu 20 Mei 2017.
Sesuai dengan Konvensi Hukum Laut, wilayah maritim sebuah negara dihitung dari darat dan bentukan alamiah. Menurut Havas, hal seperti ini yang tidak pernah diperhitungkan dalam bahasan atau konferensi soal Laut China Selatan.
"Dalam diskusi-diskusi Laut China Selatan, tidak pernah diperhitungkan kondisi bentukan alamiah. Reklamasi ya tentu tidak bisa dibilang klaim sebuah negara. Bentukan alamiah di laut itu tidak ada, lalu apa yang mau diklaim?" ungkap Havas.
Havas juga menegaskan kembali bahwa konflik Laut China Selatan selamanya tidak akan pernah selesai. "Percaya sama saya, konflik Laut China Selatan itu tidak akan pernah selesai," ujar dia lagi.
Sementara itu, kabarnya Filipina akan segera merundingkan konflik perairan strategis ini dengan China.
Sementara, para pengamat mengatakan, Duterte memang ingin mengalahkan Tiongkok dan mempertahankan kedaulatan Filipina. Mereka menganggap pendekatan Filipina sangat pragmatis dan menantang Tiongkok untuk berperang.
Framework dari Code of Conduct (COC) Laut China Selatan pun diharapkan selesai pada pertengahan tahun ini dengan didukung oleh ASEAN, terutama Indonesia.
China mengklaim hampir 90 persen Laut China Selatan adalah miliknya berdasarkan sejarah 2 ribu tahun yang lalu. Namun, kepemilikan tersebut dipatahkan oleh putusan pengadilan arbitrase internasional yang mengatakan Laut China Selatan bukanlah milik Tiongkok.
Selain China, sejumlah negara Asia lainnya juga mengklaim Laut China Selatan adalah miliknya, seperti Filipina, Vietnam, Taiwan, Malaysia dan Brunei Darussalam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
