“Hong Kong adalah bagian dari Tiongkok. Tidak peduli apa yang terjadi dalam pemilihan daerah yang diadakan pada akhir pekan,” tegas Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi, seperti dikutip AFP, Senin, 25 November 2019.
"Setiap upaya untuk mengacaukan Hong Kong atau bahkan merusak kemakmuran dan stabilitasnya, tidak akan berhasil," kata Wang kepada wartawan setelah ia bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Tokyo.
Sementara pemimpin daerah Hong Kong Carrie Lam mengatakan bahwa pemerintahnya akan ‘mendengarkan dengan rendah hati’ kepada publik. Terutama setelah banyaknya kandidat pro-Beijing yang gagal mendapatkan kursi di dewan.
"Pemerintah tentu akan mendengarkan dengan rendah hati pendapat warga dan merenungkannya dengan serius," katanya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Pusat kelompok pro-demokrasi Hong Kong mencetak kemenangan telak dalam pemilihan tingkat masyarakat yang diadakan pada Minggu. Hasil ini memperjelas tingkat dukungan publik untuk tuntutan gerakan protes yang telah melemparkan wilayah itu ke dalam kekacauan.
Dalam kekalahan yang mengejutkan wilayah semi-otonomi Tiongkok, para kandidat yang mendukung demokrasi yang lebih besar merebut mayoritas dari 452 kursi di 18 dewan distrik kota.
Selama ini dewan wilayah Hong Kong secara historis telah kuat berada dalam cengkeraman Beijing.
Gerakan protes memiliki beberapa tuntutan utama termasuk pemilihan umum langsung dan penyelidikan atas dugaan kebrutalan polisi, dan hasilnya dapat membawa tekanan baru pada Lam untuk menemui mereka.
Lam sebelumnya menolak tuntutan itu sebagai ‘angan-angan’ dan berulang kali menyarankan pemungutan suara akan menunjukkan sebagian besar warga Hong Kong mendukung pemerintahannya dan mengakhiri protes.
"Pemerintah menghormati hasil pemilu," kata Lam.
“Saya mengakui bahwa hasilnya telah memicu diskusi tentang fakta warga negara tidak puas dengan situasi sosial saat ini dan masalah yang mendalam," tegas Lam tanpa merinci.
Kerusuhan meletus awal tahun ini ketika pemerintah Lam memperkenalkan undang-undang yang akan memungkinkan ekstradisi ke sistem peradilan Tiongkok. Aturan itu kemudian dibatalkan, tetapi kemarahan yang dilepaskan memicu gerakan yang lebih luas untuk perubahan yang memicu jutaan warga turun ke jalan-jalan melakukan protes. Situasi protes beberapa kali dipenuhi bentrokan keras antara polisi dan pengunjuk rasa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
