Presiden Joko Widodo saat panen jagung di Tuban, 9 Maret 2018 (Foto: Antara).
Presiden Joko Widodo saat panen jagung di Tuban, 9 Maret 2018 (Foto: Antara).

7 Rekomendasi Pelapor Khusus PBB ke Indonesia terkait Hak Pangan

Internasional ketahanan pangan indonesia-pbb
Sonya Michaella • 18 April 2018 16:25
Jakarta: Pelapor Khusus Hak Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Hilal Elver memaparkan sejumlah rekomendasi untuk Indonesia terkait ketahanan dan hak pangan bagi masyarakat.
 
Selama kunjungan 10 hari ke Indonesia, Elver mengunjungi Palembang, Yogyakarta dan Ambon. Meski tak menyambangi Papua, Elver menilai implementasi ketahanan pangan di wilayah itu harus benar-benar diterapkan secara serius oleh pemerintah.
 
Ada tujuh rekomendasi yang dikemukakan Elver, salah satunya adalah Pemerintah Indonesia harus meningkatkan koordinasi antarkementerian yang menangani masalah pangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Selama kunjungan saya, saya perhatikan bahwa kementerian bekerja sendiri-sendiri dan kurang koordinasi. Jelas ini menghambat implementasi kebijakan yang efektif," kata Elver dalam konferensi pers di Kantor Perwakilan PBB di Jakarta, Rabu 18 April 2018.
 
Kedua, lanjut dia, Pemerintah Indonesia diharap segera mengambil tindakan untuk mengurangi gizi buruk, dari akarnya termasuk pengangguran dan kurangnya layanan kesejahteraan sosial.
 
"Ketiga, kebijakan pangan harus didiversifikasi. Kebijakan pangan yang berfokus pada swasembada beras saat ini tidak akan memberikan solusi jangka panjang bagi ketahanan pangan dan gizi serta praktek pertanian berkelanjutan," ucap Elver.
 
Selanjutnya, ia memaparkan rekomendasi yang keempat yaitu pemerintah harus serius mengimplementasi berbagai Undang-Undang terkait hak atas pangan. Elver pun menilai bahwa hukum dan kebijakan Indonesia relatif baik.
 
"Kelima, Pemerintah Indonesi harus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi petani dan nelayan, terutama perempuan," ungkap Elver lagi.
 
Keenam, ia menganjurkan agar Pemerintah Indonesia segera menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan penguasaan tanah, termasuk pelaksanaan distribusi lahan kepada petani dan konflik terkait lahan.
 
Yang terakhir, Indonesia diharap selalu memantau kegiatan bisnis terutama perkebunan besar, kelapa sawit dan kegiatan penambangan agar sejalan dengan hukum dan prinsip hak asasi manusia internasional.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif