Kini Duterte menuai kritik baru setelah menandatangani undang-undang terhadap pelecehan seksual. Para aktivis menilai sikapnya yang dianggap misoginis atau yang dianggap membenci wanita, akan membuat implementasi aturan itu menjadi menantang.
Duterte, yang dirinya sendiri telah dituduh melakukan pelecehan seksual pada beberapa kesempatan, menandatangani undang-undang yang melarang perilaku seperti peneleponan dan penghinaan seks.
“Dia adalah satu-satunya sosok yang paling berani melanggar aturan hukum (anti pelecehan seksual) yang dibuatnya sendiri. Terutama dengan berbagai pernyataan macho-fasis pokok,” sebut pernyataan partai politik yang membela hak perempuan, Gabriela, di Twitter.
"Di bawah konteks ini, menerapkan hukum tentu akan menjadi tantangan,“ imbuh pernyataan itu, seperti dikutip AFP, Selasa, 16 Juli 2019.
Undang-undang itu memberlakukan denda dan dalam beberapa kasus, hukuman penjara untuk pelaku pelecehan seksual di jalan-jalan, sekolah dan kantor. Ini termasuk pelaku yang bersiul ke perempuan, meraba-raba, penghinaan misoginis, serta komentar atau gerakan tidak diundang yang mengacu pada penampilan seseorang.
Senator oposisi Risa Hontiveros, penulis undang-undang itu, menyambut baik pengesahannya dengan mengatakan akan menutup celah dalam undang-undang sebelumnya terhadap pelecehan seksual. Tetapi menurutnya undang-undang ini akan memperbaik cara penerapannya.
Duterte telah menimbulkan kontroversi di masa lalu atas perlakuannya terhadap wanita. Pada tahun 2016 dia bersiul-serigala pada seorang jurnalis perempuan selama konferensi pers yang disiarkan televisi secara nasional.
Sementara tahun lalu dia mencium seorang wanita Filipina di atas panggung selama kunjungan ke Korea Selatan dalam suatu langkah yang mendorong tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Dia juga memicu kemarahan pada tahun 2016 ketika dia mengatakan dia ingin memperkosa seorang misionaris Australia yang "cantik" yang telah dibunuh dalam kerusuhan penjara Filipina.
Mengacu pada Duterte sebagai "pemimpin misoginis", jurnalis dan juru kampanye Inday Espina-Varona mengatakan bahwa undang-undang itu "sudah lama tertunda, penandatanganannya hanya memalsukan kebenaran: ia percaya dirinya di atas hukum.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
