“Ini adalah forum yang penting dalam memperkuat kerja sama, sinergi antara PBB dengan Pemerintah Indonesia. Kata kuncinya adalah sinergi dan kerja sama. Forum ini relevan di tengah krisis yang melanda dunia sekaligus membuka kesempatan yang ada, terutama mengenai masalah krisis imigran dan pengungsi, agenda SDG 2030, penyebaran terorisme dan radikalisme serta ekstremisme,” ujar Menlu Retno Marsudi, dalam pembukaan Pertemuan Pleno Ketiga Indonesia-IUNCF, di Jakarta, Kamis 1 Februari 2018.
“Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan komunitas internasional dan PBB sebagai bagian dari solusi global,” imbuhnya.
Menurut Menlu Retno, tidak ada alternatif lain bagi Indonesia dan PBB untuk maju bersama menghadapi tantangan dengan langkah terukur dan tindakan nyata. Intinya, bisa menyelaraskan program pembangunan Indonesia dengan program PBB.
Adapun forum ini merupakan forum yang memfasilitasi koordinasi berkelanjutan dan konstruktif antara Pemerintah Indonesia dan PBB, di antara kementerian dan juga di antara perwakilan badan-badan PBB di Indonesia.
Memperkuat kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan PBB yang terkoordinasi, berorientasi tujuan, transparan, dan efektif menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai. IUNCF membuktikan komitmen seluruh sistem PBB dan kementerian/lembaga terkait di Indonesia untuk Delivery As One, baik di tingkat Iokal maupun global.
Bentuk kerja sama IUNCF itu terdiri dua Working Group yaitu Working Group on Information Sharing and Cooperation Development dan Working Group on Administration.
Ada tiga aspek yang menjadi perhatian Menlu Retno dalam kerja sama Indonesia dan IUNCF. Pertama adalah, koordinasi dan konsultasi untuk melakukan sinergi sangatlah penting. “Meski tidak mudah, sinergi ini harus tetap dilakukan,” tegas Menlu.
Aspek kedua adalah forum ini harus memberi jalan program yang efektif dan memiliki target yang jelas. Ketiga, forum ini juga menggarisbawahi pentingnya dasar hukum dari kerja sama yang akan dilakukan di masa depan.
Namun ada satu perhatian yang diutarakan oleh Menlu, yaitu tidak semua badan PBB di Indonesia yang sudah merampungkan Host Country Agreement. “Untuk itu saya mendorong badan PBB di Indonesia untuk segera merampungkannya,” pungkas mantan Dubes RI untuk Belanda itu.
Sementara Koordinator Badan PBB di Indonesia Anita Nirody menyampaikan bahwa IUNCF adalah platform untuk melakukan kerja sama. Menurutnya, dengan tantangan yang ada di dunia saat ini, dibutuhkan kerja sama global dan kebutuhan multilateralism semakin terlihat.
“Bersama dengan Indonesia, kita melakukan kolaborasi. Terutama sekali melakukan tukar pikiran dalam mengatasi berbagai masalah, seperti kemiskinan dan juga mencapai tujuan SDGs,” papar Anita.
PBB menurut Anita mengakui aktifnya Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini dapat dilihat dari target 4.000 pasukan perdamaian dalam PBB, yang ingin dicapai Indonesia.
Selain itu Anita menambahkan bahwa pihaknya akan mendukung Indonesia dalam forum regional dan juga global. Pencalonan Indonesia dalam keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan PBB turut menjadi perhatian.
“Semoga Indonesia sukses dalam pencalonan anggota tidak tetap DK PBB,” pungkas Anita.
Pertemuan Pleno Ketiga Indonesia-IUNCF diselenggarakan pada 1 Februari 2018 bertempat di Kementerian Luar Negeri. Pertemuan akan dibuka oleh Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi. Sebagai co-chair pertemuan adalah Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Febrian Alphyanto Ruddyard dan UN Resident Coordinator di Indonesia, Anita Nirody.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
