Menlu Retno L.P Marsudi mendorong persatuan untuk menjaga posisi G77 (Foto: Dok. Kemenlu RI).
Menlu Retno L.P Marsudi mendorong persatuan untuk menjaga posisi G77 (Foto: Dok. Kemenlu RI).

G77 Perlu Bersatu Tingkatkan Kerja Sama Selatan-Selatan

Akhsanul Ato, Marcheilla Ariesta • 23 September 2017 16:38
medcom.id, New York: Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi melakukan pertemuan antar menteri G77 di sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengapresiasi kerja G77 yang sangat aktif mengadopsi resolusi penting dari PBB.
 
"Saya sampaikan apresiasi bagi G77 yang sangat aktif dalam formulasi adopsi resolusi penting yang dikeluarkan PBB. G77 menunjukkan solidaritas penting yang kuat dan solid dalam kerja sama selatan-selatan," seru Menlu Retno kepada awak media di New York, Sabtu 23 September 2017.
 
Retno menuturkan, kepada G77 ada beberapa hal yang disampaikan. Menurutnya, yang terpenting adalah persatuan untuk menjaga posisi G77.
 
Dia juga menyampaikan harus ada implementasi mengenai pembangunan berkelanjutan yang sangat penting dikedepankan oleh G77. Dan juga, dalam pernyataannya, Indonesia menyampaikan saran untuk bermitra.
 
Mantan Duta Besar RI untuk Belanda ini menyebutkan Indonesia berusaha mendorong negara-negara berkembang untuk meningkatkan kerja sama selatan-selatan. Menurutnya, posisi Indonesia sangat kuat dalam forum ini.
 
"Indonesia sangat kuat, berada di depan dalam mengarusutamakan kerja sama selatan-selatan dan dalam kerja sama teks triangular," ujarnya.
 
Kelompok 77 (G77) berdiri pada 1964 dan merupakan salah satu kelompok perunding terbesar yang memperjuangkan kepentingan pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara berkembang dalam forum PBB. G77 saat ini terdiri atas 134 negara dan melandaskan kekuatannya dalam kesatuan dan solidaritas. Indonesia pernah menjabat sebagai Ketua G77 pada 1998.
 
Pada pertemuan dua tahun lalu di New York, Menlu RI itu juga menekankan pentingnya G77 untuk terus mendorong pembentukan sistem pemerintahan global (global governance) yang lebih mengakomodasi suara dan keterwakilan negara berkembang, khususnya dalam proses pengambilan keputusan pada organisasi keuangan internasional. Dia juga memastikan agar memastikan agar Agenda 2030 bagi Pembangunan Berkelanjutan dapat terlaksana secara penuh.
 
Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan disahkan para kepala negara atau pemerintah dunia pada KTT Pengesahan Agenda Pembangunan Pasca-2015 di Markas Besar PBB, New York, pada 25-27 September 2015. Agenda itu merupakan dokumen penting yang akan menjadi panduan upaya pembangunan global untuk 15 tahun mendatang.

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FJR)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan