Pengungsi Rohingya yang masih bertahan di Bangladesh. (Foto: AFP)
Pengungsi Rohingya yang masih bertahan di Bangladesh. (Foto: AFP)

Krisis Rohingya Dikhawatirkan Ganggu Keamanan Bangladesh

Internasional rohingya bangladesh
Arpan Rahman • 27 Juni 2019 20:06
Dhaka: Perdana Menteri Sheikh Hasina mengatakan keamanan dan stabilitas Bangladesh mungkin terhambat jika para pengungsi Rohingya tidak dapat dipulangkan ke Myanmar segera.
 
Menjawab pertanyaan dari anggota parlemen Liga Awami, Nur Mohammad, di Jatiya Sangsad, Hasina berkata, "Para pengungsi Rohingya, yang telah kehilangan hak-hak dasar oleh Myanmar, tidak puas. Jika kita tidak dapat mengirim mereka kembali segera, ada kekhawatiran bahwa keamanan dan stabilitas kita akan terhambat."
 
Hasina juga mengecam Myanmar karena mencari alasan untuk menunda repatriasi para pengungsi meskipun menandatangani tiga pakta dengan Bangladesh. Padahal berjanji untuk menyelesaikan proses repatriasi dalam waktu dua tahun.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Mereka (Myanmar) menunda proses dengan berbagai alasan," serunya, disitir dari Daily Star, Kamis 27 Juni 2019.
 
“Bangladesh dan komunitas internasional memberi tekanan pada Myanmar agar menciptakan kondisi yang kondusif di Negara Bagian Rakhine. Tetapi sayangnya situasi di sana belum membaik karena sikap kaku pemerintah Myanmar,” menurut PM tersebut.
 
Dalam jawaban tertulis, perdana menteri mengatakan kepada DPR bahwa Myanmar sedang melakukan propaganda di arena internasional bahwa pemulangan Rohingya sedang ditunda karena tidak adanya kerja sama Bangladesh.
 
"Kami melanjutkan upaya bilateral dengan Myanmar demi menyelesaikan krisis. Kami juga melakukan upaya diplomatik dengan forum internasional dan regional untuk meningkatkan tekanan pada Myanmar supaya memulangkan Rohingya," sebut PM Hasina.
 
Sejak Agustus 2017, sebanyak 741.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh demi menghindari tindakan keras militer di Rakhine. Mereka bergabung dengan
300.000 Rohingya, yang telah berlindung di Bangladesh pada tahun-tahun sebelumnya buat melarikan diri dari kekejaman di Myanmar di mana mereka ditolak kewarganegaraan dan hak-hak dasar sejak 1982.
 
Myanmar menandatangani perjanjian repatriasi dengan Bangladesh pada November 2017. Pada Juni tahun lalu, UNDP dan Badan Pengungsi PBB mencapai kesepakatan tripartit dengan Myanmar guna menciptakan kondisi yang kondusif bagi kembalinya Rohingya.
 
Meskipun pemulangan dijadwalkan dimulai pada November tahun lalu, Rohingya mengatakan kondisi di Rakhine tidak aman bagi mereka, dan tidak ada jaminan bahwa mereka akan diberikan kewarganegaraan.
 
Bangladesh melindungi warga Rohingya dengan alasan kemanusiaan, tetapi negara itu menanggung beban karena pengungsi yang tinggal di Cox's Bazar sangat merugikan komunitas serta bisnis lokal.
 
Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah orang Rohingya ditangkap di berbagai bagian negara itu setelah mereka menyelinap keluar dari kamp-kamp pengungsi di Cox's Bazar. Puluhan lagi ditahan ketika mencoba pergi ke luar negeri dengan paspor Bangladesh. Selain itu, sejumlah orang Rohingya ditemukan terlibat dalam perdagangan narkoba.
 
PM katakan, "Sangat sulit bagi kami untuk mengatur makanan, pakaian, dan akomodasi bagi warga negara Myanmar dalam jangka waktu yang tidak ditentukan."
 
Hasina berkata, dia berulang kali angkat suara di berbagai forum internasional bahwa menjadi tanggung jawab Myanmar mengambil kembali semua pengungsi Rohingya dan harus berinisiatif dalam hal ini.
 
Dia juga memberi tahu DPR bahwa para pemimpin dunia sekarang memberikan tekanan besar pada Myanmar supaya menghentikan penyiksaan tidak manusiawi terhadap Rohingya dan mengembalikan warganya dari Bangladesh.
 
"Pada sidang umum ke-72 Perserikatan Bangsa-Bangsa, saya mengajukan proposal lima poin, termasuk implementasi lengkap rekomendasi mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dan juga proposal tiga poin di sela-sela sidang umum ke-73 untuk repatriasi lebih dari satu juta orang Rohingya yang dipindahkan secara paksa," tegasnya.
 
Berbagai organisasi dan forum internasional, seperti Organisasi Kerja sama Islam (OKI), Inter-Parliamentary Union (IPU), dan Commonwealth Parliamentary Association (CPA) telah berupaya meningkatkan tekanan pada Myanmar buat mengambil kembali warga negaranya, tambahnya.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif