Forum Debriefing Kepala Perwakilan RI yang ketiga di Bale Sawala UNPAD, Jatinangor, Jawa Barat pada 30 April 2018  (Foto: BPPK Kemenlu RI).
Forum Debriefing Kepala Perwakilan RI yang ketiga di Bale Sawala UNPAD, Jatinangor, Jawa Barat pada 30 April 2018 (Foto: BPPK Kemenlu RI).

Dubes RI Jelaskan Capaian Kinerja kepada Mahasiswa

Internasional kemenlu
07 Mei 2018 20:13
Jatinangor: Kinerja pada kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri harus terus diawasi. Pemaparan kepada khalayak ramai juga diperlukan.
 
Hal ini yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri RI telah menyelenggarakan Forum Debriefing Kepala Perwakilan RI yang ketiga di Bale Sawala UNPAD, Jatinangor, Jawa Barat pada 30 April 2018 lalu.
 
Sekretaris BPPK Eko Hartono menyatakan bahwa Forum Debriefing merupakan bentuk akuntabilitas publik Kepala Perwakilan RI terkait capaian-capaian selama penugasan di luar negeri. "Forum ini diharapkan menjadi ajang pertukaran pengetahuan dan pengalaman serta diskusi terkait pelaksanaan tugas-tugas Kemlu, khususnya para Dubes selaku Kepala Perwakilan," tutur Eko.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Duta Besar RI untuk Kerajaan Norwegia merangkap Islandia Yuwono Agus Putranto, Duta Besar RI untuk Swiss merangkap Lichtenstein Linggawaty Hakim dan Dubes RI untuk Tiongkok merangkap Mongolia Sugeng Rahardjo, memberikan pemaparan capaian yang diraih dan pelaksanaan diplomasi Indonesia kepada mahasiswa serta masyarakat umum.
 
Dubes Drs. Yuwono Agus Putranto memberikan contoh dimana Indonesia melakukan Komisi Bersama untuk Kerja sama Bilater di Oslo pada Juni 2015 dan yang kedua pada Juni 2016 serta yang ketiga di Oslo pada Juni 2017. Kedua negara juga melaksanakan dialog HAM ke-12 pada Mei 2016.
 
"Hal terpenting lainnya adalah Norwegia dan Islandia memberikan dukungan untuk pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020, di samping pencalonan Indonesia pada berbagai organisasi internasional lainnya," tutur Dubes Yuwono, dalam pemaparannya, yang diperoleh dari keterangan tertulis BPPK Kemenlu RI, Senin 7 Mei 2018.
 
Sementara dalam bidang ekonomi, perdaganan Indonesia dan Norwegia sepanjang 2015-2016 meningkat tetapi defisit di sisi Indonesia. Impor Indonesia dari Norwegia termasuk ikan dan produk seafood, minyak, produk minyak, peralatan mesin dalam rangka realisasi investasi Norwegia di Indonesia. Adapun ekspor Indonesia termasuk footwear, peralatan komunikasi, elektronik, produk metal, tekstil, garmen, kopi, teh, udang.
 
Bersama Islandia, perdagangan Indonesia mengalami surplus. Ekspor Indonesia pada 2017 mencapai USD6,58 juta sedangkan impor mencapai USD678,100. Ekspor Indonesia termasuk footwear, produk makanan, tekstil, garmen, perikanan, kopi, teh, coklat, furnitur kayu, bahan kimia, produk plastik. Sedangkan impor Indonesia seperti ikan, seafood, obat-obatan dan silicon.
 
Investasi Norwegia dan Islandia di Indonesia pun beragam. Investasi Norwegia di Indonesia meningkat tajam dari 2015 ke 2016, dari USD1,8 juta ke USD15,7 juta.
 
Dengan Islandia, Investasi Geothermal KS ORKA, suatu perusahaan pengembang proyek enerji internasional di Sorik Merapi Geothermal (240 MW), Mandailing Natal, Sumatera Utara dan Sokoria Geothermal (30 MW) di Ende, Flores. KS ORKA akan meningkatkan investasi USD 2 miliar hingga 2020 disertai Investasi Geothermal Icelandic Drilling di Indonesia tahun 2013.
 
Indonesia dan Norwegia juga menjalin kerja sama Kehutanan REDD+, kerja sama B to B. Dalam bidang sosial budaya, kunjungan wisatawan dari Norwegia ke Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun: 17.252 (2014), 18.526 (2015), 19.478 (2016), 20.500 (2017).
 
"Hubungan kedua pemimpin pun akrab. Presiden RI Joko Widodo bersama PM Norwegia Erna Solberg menjadi Co-Convener pada International Commission on Financing Global Education Opportunity 2015," ujar Dubes Yuwono.
 
Dalam bidang pendidikan, dijalin pula kerja sama universitas antara Indonesia dan Norwegia serta Islandia. Kerja sama ini termasuk pertukaran mahasiswa dari Indonesia dengan Norwegia dan Islandia.
 
Duta Besar RI untuk Swiss merangkap Lichtenstein Linggawaty Hakim turut memaparkan peran diplomasi di tempat dia bertugas selama ini. Di bidang politik, Indonesia dan Swiss berhasil menyelesaikan draft Perjanjian Kerja Sama Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) di Bern 29-31 Agustus 2017. Diharapkan Perjanjian tersebut dapat ditandatangani dalam waktu dekat. Kerja sama politik juga ditandai dengan banyaknya kunjungan wakil-wakil MPR/DPR/DPD RI ke Swiss.
 
"Kerja sama bilateral di bidang ekonomi antara Indonesia dan Swiss terus mengalami peningkatan. Perdagangan bilateral mengalami peningkatan lebih dari 300 persen sejak tahun 2015 (sekitar USD1,3 Miliar dolar pada tahun 2017) dengan surplus di pihak Indonesia yang mencapai sekitar USD750 juta dolar," tutur Dubes Linggawaty.
 
"Swiss masuk dalam 10 negara terbesar yang menanamkan modalnya di Indonesia. Terdapat 150 perusahaan besar Swiss di Indonesia. Nilai investasi telah mencapai USD350 juta dengan jumlah proyek 122. Swiss merupakan negara investor kedua terbesar di Indonesia dari Eropa," jelasnya.
 
Sedangkan dengan Liechtenstein, nilai ekspor Indonesia ke Liechtenstein pada 2 tahun terakhir menunjukkan kenaikan sebesar 66,2 persen. Total perdagangan kedua negara mencapai USD4 juta dengan defisit masih berada di pihak Indonesia karena nilai barang dan jasa yang tinggi dari impor Liechtenstein ke Indonesia. Komoditas ekspor Indonesia ke Liechtenstein didominasi oleh mesin, alat elektronik, tekstil, produk makanan dan ikan, serta mainan. Sedangkan Indonesia mengimpor dari Liechtenstein antara lain: mesin, alat presisi, metal, bahan-bahan kimia, dan produk kulit.
 
Sementara dalam bidang sosial budaya, Indonesia merupakan negara prioritas bantuan pembangunan Swiss, khususnya bantuan pendidikan vokasi (Sekolah Kejuruan) di bidang teknik dan pariwisata (Politeknik Pariwisata di Lombok). Sejak tahun 2017 telah dibentuk Pusat Pelatihan dan Pertunjukan Gamelan di sekolah musik "un, deux, trois.." kota Sion, yang dalam perkembangannya menjadi pusat seni budaya Indonesia di Swiss.
 
Swiss merupakan pusat komunikasi dan teknologi tinggi di bidang sandi. Hubungan dengan perusahaan Crypto sudah berjalan sejak puluhan tahun untuk memfasilitasi kebutuhan mesin sandi di Indonesia dan perwakilan-perwakilan RI. Kegiatan promosi sosial budaya berupa pertunjukan seni budaya, festival film, pameran lukisan dan ceramah di Universitas Liechtenstein.
 
Lain halnya dengan Dubes Sugeng Rahardjo yang bertugas di Beijing, Tiongkok. Di akhir masa tugasnya Dubes Sugeng memaparkan bagaimana hubungan Indonesia dengan Negeri Tirai Bambu terjalin.
 
Seperti diketahui Tiongkok menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Asia dan tidak langsung kepada perbaikan ekonomi global. "Menghadapi tekanan dari AS, Tiongkok memberikan jawaban kepada dunia yaitu lebih fokus kepada 'opening up and reform'. Strategi Tiongkok adalah membangun konektivitas untuk mengembangkan jaringan logistik darat dan maritim seantero benua Asia yang dikenal dengan One Belt One Road (OBOR)," pungkas Dubes Sugeng.
 
Tiongkok telah menjadi mitra dagang utama dari 124 negara di dunia, jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan Amerika Serikat (56 negara). Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan terhadap RRT sejumlah: USD 6,3 miliar. Sementara itu investasi RRT di Indonesia mencapai USD 2,7 miliar. Adapun Kunjungan wisatawan RRT ke Indonesia meningkat pada tahun 2017, berjumlah 2,2 juta orang.
 
Hubungan antara Indonesia dan Tiongkok saat ini berada dalam tingkat yang harmonis. Namun tetap ada tantangan yang perlu diperhatikan salah satunya adalah potensi konflik di Laut China Selatan dan Semenanjung Korea.
 
Kemudian adapula keseimbangan kekuatan negara-negara besar di kawasan seperti Amerika Serika, Rusia, dan Jepang. Tak lupa isu sensitif seperti tenaga kerja dan juga pencurian ikan.
 
Forum ini menghasilkan rekomendasi yang bisa menjadi perhatian para dubes. Rekomendasi itu antara lain, perlunya tindak lanjut penandatanganan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA), pencalonan Indonesia di Dewan HAM periode 2020-2022, pembaruan Perjanjian bilateral mengenai Investasi (P4M) yang telah berakhir pada tahun 2016 dan UU No.13 tahun 2016 tentang Paten yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip dasar national treatment.
 
Kemudian, mengingat besarnya perhatian Pemerintah Norwegia terhadap perkembangan HAM di Indonesia, perlunya dilanjutkan pendekatan dan komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Norwegia melalui Kemlu Norwegia, lembaga riset, dan LSM di Norwegia yang bergerak di bidang HAM dalam rangka menjelaskan perkembangan positif HAM dan demokrasi di Indonesia. Di bidang kerja sama pendidikan, perlunya didorong formalisasi kerja sama pendidikan antara Pemerintah RI dan Norwegia dalam bentuk G to G yang selama ini lebih U to U, untuk semakin menguatkan kerja sama pendidikan serta sebagai wadah kerja sama teknis di bidang pendidikan.
 
Selain itu Indonesia harus mampu memanfaatkan berbagai peluang dengan Tiongkok antara lain konektivitas infrastruktur antara kedua negara seperti bandar udara, pelabuhan laut, dan jalan raya termasuk juga konektivitas perdagangan dan konektivitas 'people-to-people' seperti pariwisata, pendidikan, penelitian dan teknologi.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif