Mahathir yang dahulu dianggap sebagai mentor bagi PM Najib, saat ini dianggap sebagai sosok yang meyerahkan informasi bahwa PM Najib menerima dana dari perusahaan 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Ditanya apakah ada dendam pribadi antara Mahathir dan Najib, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Zahrain Mohammed Hussein mengatakan: "Tidak tahu".
"Tetapi, Mahathir menuntut banyak hal dari Najib yang tak bisa dipenuhi. Dia tak ingin menjadi pemimpin yang mengelola negara atas perwakilan seseorang," tegas Dubes Zahrain.
"Najib tidak mungkin bisa menjadi wakil Mahathir. Ini yang sebenarnya terjadi, bahwa Mahathir ingin menggeser Najib dengan berbagai cara," imbuhnya.
Menurut Dubes Zahrain butuh proses hukum untuk menyatakan Najib bersalah. Belum ada proses hukum yang menyatakan Najib bahwa dia melakukan perbuatan kriminal.
"PM Najib dipilih oleh pemilu secara demokratis. (Upaya pelangseran) ini melanggar aturan hukum yang ada di Malaysia. Bisa saja melengserkan Najib dengan berbagai cara, kecuali dia memang melakukan perbuatan kriminal," ungkapnya.
Terkait dari kasus ini, Dubes Zahrain melihat tidak implikasi dari isu ini terhadap kebijakan luar negeri. Bahkan menunurutnya, tujuan Malaysia untuk menjadi negara maju pada 2020, tetap berjalan. PM Najib pun tetap dihormati oleh para pemimpin internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
