"Sederhana, secara konsitusional, kita memiliki kewajiban untuk mewujudkan perdamaian di dunia internasional, itu konsititusi. Jadi, antikolonoliasme dan mendesak supaya ada penentuan nasib sendiri," kata Pakar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Makmur Keliat saat dihubungi Metrotvnews.com, Senin (7/2/2016).
Makmur mengatakan, dukungan yang dilakukan pemerintah Indonesia merupakan hal wajar. Dukungan itu menggambarkan identitas konstitusional Indonesia.
Selain itu, Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas politik di Timur Tengah. Perdamaian di Palestina, dianggap sebagai gerbang awal untuk kestabilan keamanan Timur Tengah.
Jika Timur Tengah stabil secara politik dan keamanan, Indonesia juga mendapatkan pengaruh positif.
"Indonesia sebagai negara yang sangat terpengaruh dengan lalu lintas manusia dari Timur Tengah ke sini kan, jadi dapat dinetralisir," lanjut Makmur.
Tak hanya untuk pemerintah, dukungan ini juga menjadi pujian untuk Presiden Joko Widodo. Sebab, selama kampanye pemilihan presiden, Jokowi selalu menggadangkan isu kemerdekaan Palestina dalam janji kampanyenya.
"Saya rasa itu bagian dari janji dan komitmen ketika masa kampanye, tiga hal itu (konstitusi, lalu lintas manusia, dan janji kampanye) membuat KTT ini menjadi sesuatu yang relevan dikaitkan dengan kepentingan Indonesia," pungkas Makmur.
Presiden Joko Widodo dalam KTT OKI mengumumkan pembukaan Konsulat Kehormatan di Ramallah, Palestina. Presiden pun menunjuk Maha Abou Susheh sebagai Konsul Kehormatan di sana. Susheh merupakan tokoh masyarakat di Ramallah. Kantor Konsulat Kehormatan Indonesia pun akan diresmikan dalam waktu dekat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengingatkan pentingnya keberadaan KTT ini untuk merespon situasi yang dihadapi rakyat Palestina dengan langkah konkret. Jokowi juga menegaskan posisinya yang selalu ada di garis terdepat dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
