Hal ini diungkapkan setelah ribuan orang Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke negara tetangganya, Bangladesh setelah terjadi kerusuhan antara pasukan keamanan dan kelompok militan.
"Setelah pembunuhan sembilan penjaga perbatasan pada tanggal 9 Oktober lalu, militer dan polisi penjaga perbatasan terlibat dalam penghukuman kolektif terhadap minoritas Rohingya," ucap McKissick, seperti dikutip BBC, Jumat (25/11/2016).
"Membunuh laki-laki, menembak mereka, membunuh anak-anak, memerkosa perempuan, membakar dan menjarah rumah mereka, memaksa orang-orang tersebut untuk menyeberang sungai," lanjutnya lagi.
Namun, pemerintah Myanmar mengelak dari tudingan itu. "Ia seharusnya berbicara atas dasar fakta nyata dan kuat di lapangan," kata juru bicara presiden Myanmar, Zaw Htay.
Menurut Zaw, McKissick seharusnya menjaga profesionalismenya dan etika sebagai pejabat PBB karena pernyataan-pernyataan yang dilontarkannya hanyalah tuduhan semata.
Kementerian Luar Negeri Bangladesh pun sudah memanggil duta besar Myanmar untuk menyampaikan kekhawatiran pemerintah terhadap operasi militer Myanmar belakangan ini.
Bangladesh juga meminta Myanmar mengizinkan mereka pulang tanpa rasa takut dan menjamin keselamatan mereka.
Rohingya merupakan etnik minoritas yang tidak diterima sebagai warga negara oleh Myanmar.
Rohingya dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Walaupun sudah hidup di Myanmar selama berabad-abad, mereka tak kunjung diberi status kewarganegaraan oleh pemerintah setempat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
