"Pada 2013 ada perjanjian antara Indonesia dengan negara-negara MSG, pernyataannya jelas, bahwa mereka menghormati Kedaulatan RI terhadap Papua," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir, di Ruang Palapa, Kemenlu RI, Jakarta, Kamis (2/7/2015).
Menurut Arrmanatha, isu Papua menjadi isu komplek di masing-masing negara. Ini termasuk di empat pendiri MSG seperti Vanuatu, Kepulauan Soloman, Fiji dan Papua Nugini. Karena isu politik tersebut, mereka tidak bisa menyatakan secara eksplisit dukungannya.
Akibatnya, isu Papua menjadi konsumsi politik di Vanuatu. "Contoh kentalnya isu politik yang membawa isu Papua, karena isunya mudah digoreng," tuturnya.
Arrmanatha memaparkan adanya langkah-langkah berbagai macam oknum yang berupaya mengatakan kondisi yang dialami oleh warga Papua sangat keji. Dalam lawatan Menlu ke beberapa negara Pasifik, menlu setempat menceritakan mereka sering dapat dari sosial media yang katanya terjadi di Papua.
"Setelah dicek, kejadian itu tak mungkin terjadi di Papua, karena peristiwa itu terjadi di Afrika. orang-orangnya mirip orang sana. Menteri di sana mengaku tak bisa membantah jika ada NGO yang datang ke sana dengan membawa gambar-gambar itu," jelas Arrmanatha.
Melalui gambar-gamvar tersebut menyulut rasa bahwa sesama orang Melanesia yang ada di Papua malah disakiti. Bahkan muncul juga gerakan anti Indonesia, padahal sebenarnya tidak demikian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
