Ini kali pertama PBB mendapat izin dari pemerintah Myanmar sejak lebih dari 700 ribu etnis Muslim Rohingya melarikan diri dari Rakhine ke Bangladesh tahun lalu.
Selama ini PBB menanti akses ke wilayah pusat dari "operasi pembersihan" pemerintah Myanmar di Rakhine. PBB menyebut operasi tersebut merupakan kedok dari "pembersihan etnis" terhadap Rohingya.
Namun Myanmar membantahnya, dan menyebut operasi di Rakhine semata untuk memburu militan Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA.
Spesialis dari UNHCR dan UNDP, dua agensi PBB, sebenarnya sudah diizinkan masuk ke Rakhine utara sejak Jumat pekan kemarin. Namun mereka baru bisa bekerja hari ini untuk mengamati kondisi terkini di negara bagian tersebut.
"Tim sudah berada di lapangan dan memulai tugas pertama hari ini," ujar juru bicara UNHCR Aoife McDonnell kepada kantor berita AFP.
Fase pertama dari operasi PBB di Rakhie diestimasi memakan waktu dua pekan, dan akan meliputi 23 desa dan beberapa dusun kecil.
Belum diketahui desa mana saja yang akan dikunjungi, dan komunitas mana yang akan dimintai keterangan oleh PBB.
"Harapannya langkah awal ini dapat diperluas hingga ke semua area (di Rakhine)," sebut McDonnell.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
