Personel paramiliter India bersiaga di Kashmir. (Foto: AFP)
Personel paramiliter India bersiaga di Kashmir. (Foto: AFP)

India Cabut Sebagian Pembatasan Internet di Kashmir

Internasional india konflik kashmir
Willy Haryono • 25 Januari 2020 20:05
New Delhi: Pemerintah India mulai mencabut sebagian pembatasan akses internet di Kashmir mulai hari ini, Sabtu 25 Januari 2020. Akses internet di wilayah sengketa tersebut telah dimatikan total sejak 5,5 bulan terakhir.
 
Pemerintah India di bawah Perdana Menteri Narendra Modi memutus akses komunikasi di Kashmir sejak awal Agustus. Pemutusan akses dilakukan usai PM Modi mencabut sebagian hak otonomi Kashmir yang memicu aksi protes berskala masif.
 
Tidak hanya memutus akses internet, India juga menerapkan aturan jam malam di sejumlah wilayah di Kashmir. Untuk mengamankan Kashmir, India juga mengerahkan tambahan puluhan ribu prajurit dan menangkap puluhan tokoh politik dan aktivis di area tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dilansir dari Gulf Today, internet telah dibuka kembali di Kashmir, namun hanya untuk 301 situs yang telah lolos pemeriksaan Pemerintah India. Dari 301 situs, beberapa di antaranya adalah portal berita internasional dan juga situs hiburan seperti Netflix.
 
"Akses hanya dibuka untuk situs-situs yang masuk daftar putih yang tidak meliputi segala jenis aplikasi media sosial," ucap pemerintah daerah Jammu and Kashmir.
 
Jaringan telepon seluler juga dipulihkan kembali di Kashmir, namun terbatas hanya untuk koneksi 2G.
 
Sejumlah aktivis menilai India sebagai negara terdepan dalam hal memutus jaringan internet. Akses internet di negara tersebut juga sempat dibatasi untuk beberapa daerah saat terjadinya gelombang protes menentang undang-undang kewarganegaraan.
 
PM Modi menegaskan pemutusan akses internet di Kashmir dilakukan atas dasar alasan keamanan, yakni membatasi gerakan kelompok militan bersenjata. New Delhi pernah menuduh sejumlah kelompok militan di Kashmir itu didukung Pakistan. Pakistan membantah keras tuduhan tersebut.
 
Mahkamah Agung India telah mengkritik langkah PM Modi yang memutus akses internet dan jaringan seluler di Kashmir. MA India menyebut langkah tersebut sebagai "penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang."
 
MA India juga menegaskan bahwa akses internet merupakan "bagian integral dari hak individu dalam mengekspresikan kebebasan berbicara dan berekspresi."
 
Kashmir terbagi antara India dan Pakistan sejak 1947. Status sengketa wilayah tersebut telah menelurkan dua perang antar kedua negara, yang juga tak jarang memicu sejumlah konflik bersenjata dari waktu ke waktu.
 

(WIL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif