"MoU ini difokuskan untuk peningkatan kapasitas UMKM pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada negara-negara berkembang mitra Indonesia," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di sela Bali Democracy Forum 2019, Kamis 5 Desember 2019.
Retno menambahkan, MoU ini adalah bentuk konkret untuk memastikan bahwa demokrasi berkontribusi langsung dalam pemajuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. "Ini juga sebagai salah satu implementasi dari forum yang mengangkat tema inklusivitas ini," imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian A. Rudyard mengatakan, MoU tersebut sebagai salah satu cara untuk membuat inklusivitas ekonomi menjadi umum dalam pembahasan demokrasi.
"Jadi tidak lepas dari tagline tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), bahwa 'no one left behind' (tak ada yang ditinggalkan di belakang). Jadi ini upaya kita untuk me-mainstreaming-kan isu inklusivitas ekonomi dalam pembahasan Bali Democracy Forum (BDF).
Dalam Bali Democracy Forum ini akan ada diskusi mengenai inklusivitas ekonomi. Diskusi ini, ujar Febrian, bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat. "Kita mencoba saling memahami dan menarik pelajaran," imbuhnya.
Nantinya, tutur Febrian, akan ada tukar pengalaman dengan negara lain dan organisasi internasional seperti World Bank. Mereka akan memberi masukan dan saran mengenai model terbaik untuk menciptakan lingkungan mendukung yang membentuk ekonomi inklusif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
