"Backdoor diplomacy biasanya dilakukan agar hubungan antardua negara yang bersahabat tidak terpapar atas suatu masalah yang sensitif," kata Hikmahanto dalam diskusi Kedaulatan RI Atas Natuna, di Jakarta, Senin 13 Januari 2020.
Menurutnya, backdoor diplomacy dilakukan bila terjadi kebuntuan dalam diplomasi formal. “Pemerintah harus menunjuk tokoh yang dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh suatu negara,” ucap Hikmahanto.
Pernyataannya ini disampaikan terkait dengan kembalinya nelayan-nelayan Tiongkok ke ZEE Indonesia usai kunjungan Presiden Joko Widodo ke Natuna. Dengan backdoor diplomacy ini, maka Indonesia melalui tokoh yang ditunjuk, dapat menyampaikan pesan.
"Pesan yang disampaikan adalah bila nelayan-nelayan Tiongkok terus berdatangan ini akan membangkitkan sentimen antinegara Tiongkok dari publik Indonesia," ungkapnya.
Menurutnya, bila kemarahan publik tidak dapat dibendung pemerintah, maka kepentingan Tiongkok di Indonesia akan terganggu.
"Ini mengingat pemerintah Indonesia akan merespons kehadiran nelayan-nelayan Tiongkok dengan mengambil sejumlah langkah yang keras sesuai tuntutan publiknya," imbuhnya.
Jika itu terjadi, maka akan ada pembalasan dari Tiongkok. "Situasi inilah yang berpotensi merusak persahabatan Indonesia dan Tiongkok yang selama ini terjalin," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
