Jakarta: Kementerian Luar Negeri, khususnya Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) melakukan kajian tahap pertama mengenai Laut Sulu dan Sulawesi. Kajian ini merupakan kerja sama dengan pemerintah Filipina.
"Kita melakukan kajian tahap pertama mengenai Laut Sulu dan Sulawesi. Bukan pendekatan militer tetapi kerja sama bidang pembangunan. Kan itu daerah miskin sekali," ujar Kepala BPPK Kemenlu, Siswo Pramono, saat ditemui di Sate Khas Senayan, Rabu, 20 Desember 2017.
Menurutnya, dari Basilan hingga ke Tawi-Tawi, indeks pembangunan manusia hanya sepertiga dari rata-rata nasional. Selama daerah tersebut masih miskin, diperkirakan sangat rentan untuk latihan para radikal.
Selama ini, yang menguasai wilayah selatan Filipina tersebut adalah kelompok Abu Sayyaf. Kelompok ini awalnya terbentuk karena mereka bagian dari Jamaah Islamiyah (Al Qaeda), namun begitu bubar, sekarang kelompok ini menjadi bagian dari Islamic State (ISIS). "Padahal keduanya berbeda ideologi," ucapnya.
"Jadi, kalau mau membantu Filipina, kerja samalah di bidang pembangunan," lanjut dia.
Menurut Siswo, kerja sama yang baik telah dilakukan dengan Afghanistan. Kerja sama antarmasyarakat antara Nahdlatul Ulama (NU) dengan Afghanistan memiliki 22 cabang untuk deradikalisasi dan untuk pembangunan daerah.
Dia mengatakan penelitian tidak hanya dilakukan di Filipina Selatan, tetapi Sulawesi Tengah dan Selatan. Siswo berdalih Sulawesi Tengah harus dibantu kesejahteraannya.
"Kita menggunakan peta daerah kemiskinan yang saat ini tengah disusun Kesra (sekarang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), tapi juga melihat peta radikalisme yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT)," seru Siswo.
Menurut kesimpulan penelitian tersebut, terlihat bahwa wilayah di daerah-daerah miskin menjadi tempat tumbuh kembang radikalisme.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
