Anggota Parlemen Uni Eropa dilaporkan telah menemui Perdana Menteri India Narendra Modi, kemarin. Modi menjelaskan, kunjungan ini akan memberikan pandangan mengenai program prioritas pemerintah membangun Kashmir.
Dilansir dari AFP, Selasa 29 Oktober 2019, Modi mengatakan bahwa larangan membeli properti untuk pendatang menjadi hambatan pembangunan di Kashmir.
Tak hanya itu, konflik di lembah Kashmir menyebabkan
pembangunan di wilayah tetangga seperti Jammu yang dihuni mayoritas penganut Hindu, dan Ladakh dengan mayoritas penduduk Buddha, menjadi terhambat.
Seorang pejabat pemerintah India mengatakan kunjungan anggota parlemen EU akan membuka pintu bagi delegasi asing lain untuk mendatangi Kashmir.
Namun, hasil keputusan pemerintah India mengenai status istimewa wilayah Kashmir yang dikontrol dan dikuasai telah memicu amarah dan frustasi warga Kashmir.
Modi juga sempat mengindikasikan bahwa Jammu dan Kashmir pada akhirnya akan kembali mendapatkan status sebagai salah satu negara bagian di India.
Kashmir terbagi antara India dan Pakistan -- dua negara pemilik kekuatan nuklir -- sejak berakhirnya kekuasaan kolonial Inggris pada 1947. Tetapi kedua negara sama-sama mengklaim kawasan secara keseluruhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
