Baca juga: Aktivis Hong Kong Mulai Protes Tiga Hari di Bandara.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok telah menyatakan "ketidakpuasan” dengan otoritas AS. Menurut laporan media Tiongkok, Takungpao, seorang pejabat AS dari konsulat jenderal AS di Hong Kong telah bertemu dengan "kelompok kemerdekaan" setempat.
“Kementerian mendesak kantor diplomatik AS untuk tidak berususan dengan perusuh antiTiongkok dan segera berhenti mencampuri urusan Hong Kong,” pernyataan Kemenlu Tiongkok, seperti dikutip AFP, Jumat, 9 Agustus 2019.
Surat kabar Hong Kong Takungpao mengatakan telah terjadi pertemuan antara anggota partai politik Demosisto dengan kepala unit politik konsulat jenderal AS di Hong Kong. Partai itu diketahui tempat bernaung dari para aktivis demokrasi termasuk Joshua Wong -dan Julie Eadeh.
Berbicara kepada wartawan di Washington, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Morgan Ortagus menolak klaim Tiongkok dan menuduhnya membocorkan rincian pribadi diplomat mereka.
"Saya tidak berpikir bahwa itu adalah protes formal, itulah yang akan dilakukan oleh rezim yang kejam. Itu bukan bagaimana bangsa yang bertanggung jawab akan berperilaku,” tegas Ortagus.
"Diplomat kami melakukan pekerjaannya dan kami memuji pekerjaannya. Inilah yang dilakukan para diplomat Amerika setiap hari di seluruh dunia,” tambah Ortagus.
Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri pada hari sebelumnya mengatakan kepada AFP bahwa perwakilan pemerintah AS "bertemu secara teratur dengan banyak orang di Hong Kong dan Makau."
"Misalnya, pada hari pertemuan khusus ini, para diplomat kami juga bertemu dengan legislator kamp yang pro-pendirian dan pan-demokratis, serta anggota komunitas bisnis Amerika dan korps konsuler," ucap juru bicara itu yang enggan diketahui namanya.
Beijing semakin meningkatkan pengawasan terhadap protes antipemerintah di wilayah semi-otonom yang didanai oleh Barat.
Ketegangan tinggi di pusat keuangan Asia dalam dua bulan protes dan bentrokan dipicu oleh oposisi terhadap undang-undang ekstradisi yang direncanakan yang dengan cepat berkembang menjadi gerakan yang lebih luas untuk reformasi demokrasi.
Demosisto mengatakan pihaknya mengkampanyekan lebih banyak penentuan nasib sendiri untuk Hong Kong tetapi bukan kemerdekaan. Tahun lalu, Partai Nasional Hong Kong dilarang dengan alasan itu merupakan ancaman keamanan, larangan pertama sejak 1997.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
