Wakil Menteri Luar Negeri Korut Choe Son Hui mengatakan tidak mungkin mengadakan pertemuan puncak para pemimpin kedua negara jika masih tak ada perubahan.
"Dalam hal itu, saya pikir pertemuan puncak kedua pemimpin seharusnya tidak lagi jadi hal yang menarik untuk kita (Korut)," tuturnya dilansir dari Channel News Asia, Kamis, 21 November 2019.
Meski demikian, Choe tidak merinci kebijakan apa yang merugikan Korut. Pada akhir pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Korut mengatakan bahwa resolusi PBB baru-baru ini mengenai HAM di Korea Utara merupakan 'provokasi politik' yang dipimpin AS.
Situasi di Semenanjung Korea kembali memanas usai gagalnya kesepakatan antara Korut dan AS di Vietnam awal tahun ini. Bahkan, sejak perundingan para delegasi kedua negara di Swedia, Oktober lalu, Korut malah beberapa kali melakukan uji coba nuklir kembali.
Namun, AS enggan mengatakan bahwa perundingan denuklirisasi terbaru kala itu mengalami kegagalan. Padahal, Pyongyang mengatakan Washington tidak menawarkan apapun ke meja perundingan.
Sebelumnya, usai gagalnya KTT AS-Korut kedua di Vietnam, Presiden Donald Trump bertemu lagi dengan pemimpin Kim Jong-un secara singkat di zona demiliterisasi pada Juni lalu. Negosiasi di Swedia merupakan diskusi formal pertama usai pertemuan singkat itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
