"Hong Kong harus meminta persetujuan Tiongkok sebelum secara resmi menarik kembali RUU tersebut. Pembatalan RUU telah diajukan Hong Kong ke kantor Presiden Tiongkok," kata sebuah sumber anonim, dilansir dari South China Morning Post, Senin 30 September 2019.
Menurut sumber tersebut, Pemerintah Hong Kong tidak memiliki banyak ruang untuk bermanuver mengenai opsi-opsi pembatalan.
"Hong Kong jelas mempertimbangkan hubungan dengan Tiongkok. Tapi juga ada campur tangan Amerika Serikat. Ini bukan lagi masalah hubungan antara Hong Kong dan Tiongkok saja," ucap dia.
Dalam rekaman audio yang bocor beberapa hari lalu, Lam mengatakan kepada sejumlah pengusaha bahwa ia tidak memiliki banyak pilihan terkait RUU. Ia harus menyelamatkan Hong Kong sebelum demonstrasi semakin meningkat.
Pada 4 September kemarin, Lam resmi mengumumkan bahwa ia membatalkan RUU Ekstradisi Tiongkok yang memungkinkan tersangka kriminal Hong Kong diadili di Tiongkok. RUU ini lah pemicu demonstrasi warga di Hong Kong yang kini telah berlangsung selama 17 pekan.
"Keputusan ini dibuat Pemerintah Hong Kong. Pemerintah pusat memahami mengapa kami melakukannya. Mereka menghormati pandangan saya dan mereka mendukung saya sepenuhnya," ujar Lam, kala itu.
Awalnya, Lam sempat menangguhkan RUU tersebut. Namun, demonstrasi terus meningkat di mana pedemo menuntut RUU itu dibatalkan.
Usai pembatalan RUU, demonstrasi masih terjadi di Hong Kong hingga sekarang menjelang HUT Tiongkok ke-70.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
