Wapres Filipina Putuskan Mundur dari Kabinet

medcom.id, Manila: Tidak ada reaksi, Senin 5 Desember, dari Presiden Filipina Rodrigo Duterte saat wakil presidennya mengatakan akan mengundurkan diri dari Kabinet. Leni Robredo selama ini rangkap jabatan sebagai Menteri Perumahan.

 

Robredo beralasan bahwa ada "perbedaan besar dalam prinsip dan nilai-nilai" dengan Duterte dan persekongkolan gelap untuk menyingkirkannya dari kursi wakil presiden.

 

Robredo, pengacara hak asasi manusia dan politisi pendatang baru yang disegani, mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa dirinya akan mengundurkan diri dari jabatan yang ditugaskan kepadanya oleh Duterte. Tetapi dia akan tetap bertahan di posnya sebagai wakil presiden terpilih. 

 

Di Filipina, presiden dan wakil presiden terpilih secara terpisah dan sering berasal dari partai politik yang bersaing, seperti Duterte dan Robredo.

 

"Saya tidak akan membiarkan jabatan wakil presiden saya dicuri. Saya tidak akan biarkan kehendak rakyat dilangkahi," kata Robredo tanpa menjelaskan lebih lanjut, seperti dikutip Associated Press, Senin (5/12/2016). 

 

"Saya akan terus melayani rakyat Filipina dan memenuhi impian mereka mencapai kehidupan yang lebih baik," lanjutnya.

 

Kepala Komisi Pendidikan Tinggi pemerintah, Patricia Licuanan, berkata, dia membaca sebuah pesan teks bahwa Duterte juga telah melarang Robredo menghadiri pertemuan Kabinet, tetapi Robredo mengatakan akan tetap bertahan di posnya. Tidak ada komentar dari Duterte menyusul keputusan dari Robredo.
 

Robredo saat pelantikan Presiden Rodrigo Duterte (Foto: AFP).
 

 

Pengunduran diri Robredo muncul di tengah badai politik atas keputusan Duterte mengizinkan penguburan diktator yang sudah lama mati Ferdinand Marcos di Taman Makam Pahlawan (TMP) dan aksi kekerasan berdarah terhadap pemberantasan narkoba yang dikhawatirkan pemerintah Barat dan pemantau hak asasi manusia.

 

Robredo adalah pejabat kedua yang mundur dari administrasi pemerintah Duterte dalam waktu kurang dari sepekan. Maria Serena Diokno berhenti sebagai kepala Komisi Sejarah Pemerintah, pada Selasa 29 November, untuk memprotes keputusan Duterte menguburkan Marcos di TMP.

 

Diokno sejak itu bergabung dalam protes jalanan bersama kelompok-kelompok anti-Marcos yang mengutuk pemakaman rahasia 18 November.

 

Robredo mengutip penentangannya atas pemakaman tersebut, aksi-aksi pembunuhan dengan alasan membasmi narkoba, rencana Duterte buat menerapkan kembali hukuman mati, dan "serangan seksual terhadap perempuan." Itulah isu-isu di mana dia berbeda dengan Duterte, yang menjabat pada 30 Juni.

 

Yang terakhir, katanya, manakala dirinya diberitahu pada Sabtu 3 Desember, oleh Sekretaris Kabinet, Leoncio Evasco Jr., melalui pesan teks tentang perintah Presiden kepada Robredo "untuk berhenti menghadiri semua pertemuan Kabinet" mulai Senin.

 

Evasco berkata, Duterte memutuskan melarang Robredo dari pertemuan Kabinet karena ada "perbedaan yang tak terdamaikan" dengan pemerintahan Duterte.

 

Langkah Duterte ini, seperti dikatakan Robredo, membuat mustahil baginya untuk bekerja, seraya menambahkan, ia juga menentang pemotongan anggaran dan sejumlah urusan lain.

Robredo merupakan politikus yang baru muncul tetapi disegani (Foto: AFP).
 
 

Robredo, 52 tahun, tidak memberi rincian tentang dugaan rencana buat menyingkirkannya dari jabatan wakil presiden. Tetapi kemenangan pemilu yang diraihnya telah dipertanyakan oleh rival terdekatnya dalam pemilihan, mantan Senator Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr, putra sang diktator.

 

Marcos Jr kalah dengan selisih tipis dari Robredo, janda seorang politisi populer yang membangun reputasinya sebagai tokoh yang jujur, walikota murah hati yang memakai sandal jepit saat bekerja dan mengulurkan tangannya bagi rakyat miskin di pedesaan.

 

Suami Robredo meninggal dalam kecelakaan pesawat pada 2012, dan dia sendiri kemudian menyambut seruan pendukungnya agar memasuki dunia politik.

 

Robredo berkata, dia sudah memilih untuk mengabaikan peringatan "adanya rencana pencurian jabatan wakil presiden" dan mencoba lebih fokus pada pekerjaannya.

 

"Tapi peristiwa beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa rencana ini sekarang sedang diatur untuk menjadi gerakan," kata Robredo. 

 

Ia menambahkan, akan terus mendukung tindakan positif administrasi Duterte "dan menentang mereka yang bertentangan dengan kepentingan rakyat."

(FJR)