NEWSTICKER
Operasi siaga 2020 di Natuna. (Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat).
Operasi siaga 2020 di Natuna. (Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat).

Indonesia Bisa Gandeng ASEAN Tertibkan Tiongkok

Internasional blok natuna
Medcom • 05 Januari 2020 19:37
Jakarta: Indonesia bisa menggandeng ASEAN untuk menertibkan Tiongkok yang serampangan mengklaim Natuna. Indonesia melalui ASEAN dapat berupaya mempercepat penyelesaian kode etik (code of conduct/COC) di Laut China Selatan antara Angkatan Laut ASEAN dengan Angkatan Laut Tiongkok.
 
"Dengan berlakunya COC, maka masing-masing Angkatan Laut menerapkan mekanisme pencegahan konflik di laut. Mekanisme COC ini sangat penting untuk meredam eskalasi konflik untuk tidak meningkat menjadi perang," kata pengamat pertahanan Susaningtyas Kertopati, dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 5 Januari 2020.
 
Pihak yang berkepentingan dengan COC, lanjut dia, juga bisa lebih dibuka tidak hanya antar-angkatan laut, tapi juga antara coast guard dan angkatan udara. "Jadi, kapal-kapal perang angkatan laut, kapal-kapal coast guard, serta pesawat tempur angkatan udara ASEAN dan Tiongkok, semuanya menghormati COC," kata Nuning, sapaan Susaningtyas, merujuk pada perspektif keamanan.

Perspektif diplomasi

Dari perspektif diplomasi, lanjut dia, sangat penting untuk menjabarkan empat pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam menghadapi situasi terkini. Diplomasi luar negeri yang ditunjukkan oleh Menlu RI adalah implementasi kebijakan pemerintah untuk lebih mengedepankan diplomasi dan negosiasi dengan tetap memprioritaskan kepentingan nasional Indonesia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dengan pernyataan resmi Menlu, maka Kementerian Pertahanan dapat menindaklanjuti dengan diplomasi pertahanan," kata mantan anggota Komisi I DPR ini.
 
Selanjutnya, TNI menindaklanjuti dengan diplomasi militer dan TNI Angkatan Laut menindaklanjuti dengan diplomasi antar-angkatan laut. Dengan begitu, sangat penting pertemuan antara menhan kedua negara dan pertemuan bilateral Panglima Angkatan Bersenjata dan Panglima Angkatan Laut.
 
Nuning melanjutkan, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I yang membawahkan wilayah perairan Laut Natuna, juga bisa melakukan pertemuan bilateral dengan Panglima Komando Gabungan Tiongkok di wilayah Selatan.
 
"Lebih penting lagi adalah tugas Kepala Bakamla RI yang baru untuk segera ke Beijing membahas insiden Laut Natuna ini langsung dengan Chief of CCG (China Coast Guard). Sangat diharapkan Kepala Bakamla RI mampu berdiplomasi meyakinkan CCG untuk lebih menghormati ZEE Indonesia di Laut Natuna," tegasnya.

Perspektif ekonomi

Penyelesaian konflik di Laut China Selatan juga bisa dilakukan melalui perspektif ekonomi. Memanfaatkan mekanisme hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok, kata Nuning, dapat dilakukan manajemen bersama usaha penangkapan ikan di perairan tersebut antara BUMN Indonesia dan Tiongkok.
 
"Pola win-win management ini banyak diterapkan oleh beberapa negara yang semula juga memiliki konflik perbatasan laut, seperti antara Rusia dan Norwegia di Laut Utara atau antara Bangladesh dan Myanmar di Teluk Benggala," kata dosen di Universitas Pertahanan ini.
 
Jika manajemen bersama ini berhasil, ia yakin Indonesia dapat juga mengundang negara lain yang ikut mengklaim Laut China Selatan dan mengubah konflik menjadi keuntungan bersama. "Ini dari perspektif blue economy," ujarnya.
 
Nota protes atas pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dilayangkan Kementerian Luar Negeri setelah kapal penjaga pantai Tiongkok mengawal nelayan untuk mencuri ikan di perairan Indonesia itu. Selain memberikan nota protes, Kemenlu juga memanggil Duta Besar Tiongkok untuk menyampaikan protes kerasnya.
 
Sementara itu, Tiongkok, lewat juru bicara Kemenlu mereka, Geng Shuang menjawab nota protes Indonesia dengan mengatakan negaranya tidak melanggar hukum internasional berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).
 
Menurut mereka, Natuna masuk dalam sembilan garis putus yang ditetapkan Tiongkok secara historis. Sembilan garis putus atau yang disebut nine dash line adalah wilayah historis yang diklaim Tiongkok di Laut China Selatan.
 
Namun, berdasarkan UNCLOS, perairan Natuna merupakan wilayah ZEE Indonesia. Kemenlu RI meminta Tiongkok untuk menghormati keputusan UNCLOS 1982 atas kedaulatan Indonesia di ZEE tersebut.
 
Lewat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Indonesia tidak mengakui sembilan garis putus tersebut. Retno menjelaskan jika sembilan garis putus merupakan klaim sepihak Tiongkok, dan tidak diakui hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

 

(UWA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif