"Kami meminta agar pemerintah segera memfasilitasi dan melakukan rapat koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, BNP2TKI dengan para stakeholder terkait," ujar Komisaris Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/4/2015).
"Hal ini guna menyikapi sistem hukum negara tujuan yang tidak terjangkau negara dan lemahnya jaminan perlindungan pekerja migran di negara tujuan terkait hukuman mati," lanjutnya.
Selain itu, Komnas Perempuan juga ingin pemerintah melanjutkan upaya pencegahan dan pembebasan buruh migran dari hukuman mati. Pemerintah harus memiliki langkah-langkah yang lebih strategis dan berkelanjutan. Hal ini agar kejadian yang menimpa Zaenab tak terulang kembali di kemudian hari.
Pemerintah juga dituntut membantu keluarga korban dengan semaksimal mungkin.
"Kami juga berharap agar pemerintah memberikan pendampingan dan pemulihan kepada keluarga korban, antara lain anak-anak dari Siti Zaenab, baik pemulihan psikis, material dan sosial, termasuk kepada keluarga yang anggota keluarganya terancam hukuman mati," kata Yuniyanti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
