POSPERTKI Apresiasi Kesepakatan RI-Arab Saudi soal PMI
WNI dan TKI overstayer dari Arab Saudi tiba di Terminal 2D Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 1 Juni 2016. (Foto: Antara/Foto Terbit/Lucky R)
Jakarta; Pada Kamis 11 Oktober, Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi menyepakati kerja sama bilateral Sistem Penempatan Satu Kanal (one channel) pekerja migran Indonesia (PMI). Penandatanganan kerja sama dilakukan Menteri Ketenagakerjaan RI M Hanif Dhakiri dengan Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Saudi Arabia Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al Rajhi.

Kesepakatan tersebut diapresiasi dan disambut positif salah satu penggiat PMI, Sharief Rachmat, yang juga pembina organisasi POSPERTKI (Posko Perjuangan TKI) di Arab Saudi.

Sharief menilai, kesepakatan bilateral Sistem Penempatan Satu Kanal (one channel) pekerja migran Indonesia merupakan bagian dari mempertegas larangan penempatan pekerja migran sektor domestik untuk perorangan. 


Hal tersebut memberikan payung hukum perlindungan kepada pekerja migran korban penempatan yang tidak sesuai prosedur. Selama ini, banyak pihak yang telah melakukan pelanggaran Peraturan Menteri No 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan ke kawasan Timur Tengah. 

Para pihak tersebut tetap melakukan penempatan pekerja migran tidak sesuai prosedur. "Maka dengan adanya kesepakatan tersebut, Pemerintah pastinya dapat menertibkannya,” ucap Sharief, dalam rilis yang diterima Medcom.Id, Sabtu 20 Oktober 2018.

Agar kesepakatan tersebut tidak sia–sia dan bisa dapat berjalan sukses dalam masa transisi, sebagaimana misi utamanya yaitu mengedepankan perlindungan, Sharief meminta Pemerintah untuk menseleksi secara ketat tanpa pandang bulu, baik itu P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dan BLK (Balai Latihan Kerja). 

P3MI di Indonesia maupun Arab Saudi yang telah melakukan pelanggaran Peraturan Menteri nomor 260 Tahun 2015 diminta untuk tidak dilibatkan. Sharief juga meminta penyeleksian BLK secara ketat demi melahirkan Pekerja Migran Indonesia yang berkompetensi.

Sebab, sejak diberlakukannya penghentian dan larangan Penempatan PMI pada Pengguna Perseorangan ke kawasan Timur Tengah, banyak P3MI dan Syarikah yang melakukan pelanggaran dan tetap melakukan penempatan tidak sesuai prosedur. "Sebelum ada kesepakatan saja mereka sudah melakukan pelanggaran, apalagi sudah ada kesepakatan akan lebih leluasa mereka melakukan pelanggaran," jelas Sharief.

Untuk itu, Sharief mewakili POSPERTKI di Arab Saudi meminta kepada Pemerintah untuk bersikap tegas tidak melibatkan pihak–pihak yang telah melakukan pelanggaran pascakesepakatan. Ia menyarankan agar Pemerintah merilis nama–nama P3MI dan syarikah yang melakukan pelanggaran kepada publik sebagai bentuk transparansi serta menghindari modus–modus yang memanfaatkan kesepakatan tersebut. 

POSPERTKI mempunyai data P3MI dan Syarikah yang melakukan pelanggaran. Sebagai mitra Pemerintah dan demi perlindungan pekerja migran, POSPERTKI akan mengawal kesepakatan kerja sama bilateral Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi tentang one channel PMI ini.

Sebelumnya, Menteri Hanif menjelaskan bahwa kerja sama ini tidak berarti mencabut Peraturan Menteri No 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan ke kawasan Timur Tengah. Sebaliknya, kesepakatan ini adalah kebijakan untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan penghentian dan pelarangan PMI ke Timur Tengah. Sekaligus pembenahan tata kelola penempatan PMI, baik terkait perlindungan maupun peningkatan kesejahteraan.

Kerja sama ini bersifat uji coba secara terbatas, yakni dengan jumlah PMI tertentu, dilakukan evaluasi setiap tiga bulan, lokasi tertentu (Jeddah, Madinah, Riyadh, dan wilayah timur, yaitu Damam, Qobar, Dahran) dan jabatan tertentu (baby sitter, family cook, elderly caretaker, family driver, child careworker, housekeeper).

Setidaknya, ada 21 poin penting pada Sistem Penempatan Satu Kanal, yang pada kerja sama sebelumnya tidak diatur, dan menjadi titik lemah dalam perlindungan pekerja migran. Poin baru tersebut antara lain, proses rekrutmen dan penempatan PMI melalui sistem online terintegrasi yang memungkinkan kedua pemerintah melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

PMI tak lagi bekerja dengan sistem kafalah (majikan perseorangan), melainkan syarikah (perusahaan yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah Arab Saudi). Sistem ini mempermudah PMI dan pemerintah Indonesia melakukan perlindungan. 

Perjanjian kerja juga mengacu pada kontrak kerja yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip kerja yang layak. Gaji dibayarkan melalui perbankan, sehingga pembayaran gaji dapat diawasi dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran dapat segera terdeteksi.

Selain itu, Dirjen Pembinaan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, Maruli A. Hasoloan menambahkan, gaji bersih minimum USD400 (sekitar 1500 riyal Saudi) yang dibayarkan melalui rekening bank atas nama pekerja, yang dibayarkan setiap akhir bulan. Jam kerja per hari maksimal 10 jam serta berhak tinggal di asrama yang disediakan oleh syarikah kecuali untuk jabatan Baby Sitter, Elderly Care Taker, Child Care. Aturan lembur dan libur diatur secara ketat.

Pekerja migran juga memiliki hak berkomunikasi dengan keluarga/kerabat/perwakilan RI, hak beribadah, memegang sendiri paspor/dokumen identitas diri. Pekerja juga diikutsertakan asuransi yang menjamin kecelakaan kerja dan kesehatan. Pekerja juga berhak difasilitasi kepulangannya setelah selesai kontrak atau situasi darurat. Pemberi kerja wajib memberikan akomodasi dan konsumsi layak, istirahat saat sakit dan biaya pengobatan.

 



(WIL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id