Menurut pernyataan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Selasa (3/5/2016), hal ini merupakan suatu potensi masalah mengingat jumlah pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 5,8 persen, jauh diatas Thailand (0,8%), Singapura (2%) dan Malaysia (2,9%).
Menanggapi hal tersebut, Kemenlu RI bekerja sama dengan Pusat Studi ASEAN & FISIP Universitas Indonesia mengadakan Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) bertajuk “Strategi Tenaga Profesional Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN” di Gedung Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI Depok pada 3 Mei 2016.
Di forum ini, Kemenlu RI dibawah Pusat Pengembangan dan Pengkajian Kebijakan Kawasan Asia-Afrika mengundang stakeholders dari kalangan pemerintah, akademisi dan media untuk mendapatkan sudut pandang yang berimbang, tentang bagaimana menjadikan Indonesia tidak hanya bertahan dalam MEA, tapi juga menjadi juara.
Satu hal yang menjadi fokus forum ini adalah pengenalan Mutual Recognition Agreement atau harmonisasi peraturan serta pengakuan bersama standar kompetensi pekerja professional bagi 8 jenis profesi, yaitu insinyur, arsitektur, perawat, dokter, dokter gigi, akuntan, land surveyor, dan pekerja pariwisata.
Dengan MRA, kompetensi 8 jenis profesi akan distandarisasi sehingga bebas bekerja di seluruh negara anggota ASEAN.
Terlepas dari fakta bahwa Indonesia mempunyai angka pengangguran yang tinggi (5,8%) namun nyatanya stok tenaga kerja profesional dalam negeri tidak sebanding dengan kebutuhan yang terus meningkat tajam.
Menurut Asosiasi Profesi Tenaga Terampil dan Ahli Indonesia (APTA), hingga tahun 2019, Indonesia akan mengalami defisit 120.000 Insinyur Sipil dan defisit 190.000 Tenaga Medis.
Adanya MEA dapat menjadi kesempatan bagi tenaga kerja yang belum terserap oleh pasar dalam negeri untuk bekerja di level ASEAN, dengan catatan bahwa tenaga kerja ini mau dan mampu bersaing di tingkat regional. Kuncinya sederhana, yakni mengambil sertifikasi MRA.
Dengan berlakunya MEA, idealnya saat ini tenaga kerja profesional Indonesia berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikat MRA. Sayangnya kurangnya sosialisasi membuat banyak tenaga kerja profesional belum aware akan keberadaan sertifikat ini.
Menurut Bank Dunia, terdapat kesenjangan besar dalam kualitas pekerja terampil Indonesia. Kesenjangan terbesar adalah penggunaan bahasa Inggris (44%), keterampilan penggunaan komputer (36%), keterampilan perilaku (30%), keterampilan berpikir kritis (33%), dan keterampilan dasar (13%).
Dengan menghadirkan narasumber – narasumber kunci dalam pembuatan kebijakan seperti Wakil Tetap RI untuk ASEAN, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kemenaker, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Pimpinan Asosiasi Tenaga Profesional dari Pariwisata, Perawat dan Insinyur, gol FKKLN adalah menghasilkan kajian yang dapat menghasilkan solusi praktis untuk menjadikan Indonesia tidak hanya bertahan, tapi tetap menjadi juara di ASEAN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
