Tiongkok Tolak Komisi HAM Jerman Masuk ke Xinjiang
Salah satu sudut Kota Xinjiang, Tiongkok. (Foto: AFP)
Beijing: Tiongkok telah menolak delegasi hak asasi manusia (HAM) asal Jerman untuk masuk ke Xinjiang, wilayah yang didiami oleh mayoritas Muslim Uighur. Diduga, banyak terjadi pelanggaran HAM di Xinjiang.

Komisaris HAM Jerman Barbel Kofler mengatakan bahwa kunjungan itu merupakan bagian dari Dialog HAM Jerman-Tiongkok tahunan yang akan digelar di Lhasa, Tiongkok, Jumat mendatang.

Kofler berharap dialog HAM tahun ini berjalan baik, mengingat dialog tahun lalu tiba-tiba dibatalkan oleh Tiongkok tanpa alasan yang jelas.


"Saya terkejut dengan laporan adanya perlakuan tak semestinya terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Diduga mereka memang dipenjara di kamp-kamp tertentu," kata Kofler, dikutip dari kantor berita South China Morning Post, Rabu 5 Desember 2018.

Baca: HRW Tuding Tiongkok Tahan Jutaan Minoritas Uighur

Dia mengaku akan terus meminta izin Pemerintah Tiongkok untuk bisa masuk ke Xinjiang.  "Ini jelas meningkatkan kekhawatiran Jerman tentang kebebasan beragama, dan masalah HAM lainnya di Tiongkok," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas telah mendesak Beijing untuk transparan tentang kondisi di Xinjiang. Selain itu, bersama Amerika Serikat dan Prancis, Jerman menyerukan agar Tiongkok menutup kamp-kamp tersebut selama proses peninjauan oleh Dewan HAM PBB.

Menurut laporan Human Rights Watch (HRW), setidaknya ada satu juta Muslim Uighur yang ditahan di kamp rahasia di Xinjiang. Mereka semua dilaporkan ditahan untuk menjalani 'pendidikan politik.'

Baca: Tiongkok Respons Tuduhan Penahanan 1 Juta Uighur di Xinjiang

Muslim Uighur yang mayoritas berasal dari Turki ini ditangkap dan ditahan Tiongkok karena dituduh berhaluan ekstrem, yang salah satu indikasinya adalah pernah mengunjungi satu dari 26 negara yang dianggap sensitif oleh Tiongkok. Puluhan negara itu adalah negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia.

HRW juga menyebut mereka dilarang menggunakan sapaan khas umat Islam dan harus belajar bahasa Mandarin, serta menyanyikan lagu-lagu propaganda.

Namun, pemerintah Beijing membantah laporan tersebut. Pemerintah menyangkal bahwa mereka bukan dipenjara, melainkan berada di pusat pelatihan kejuruan, salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mobilitas sosial di Xinjiang.



(WIL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id