Seorang pengungsi Rohingya yang telah mencari suaka ke Malaysia sejak 2014 bernama Nurul Ami bin Sirajul Haque bahkan sudah tak terlalu berharap kepada Pemerintah Myanmar.
"Sebagai pemimpin, jika ia mencoba melakukan sesuatu, mungkin segalanya bisa berubah. Jika dia tulus," kata Nurul, seperti dikutip Asian Correspondent, Kamis 28 September 2017.
Berbicara pada sebuah konferensi pers yang diadakan oleh MyCare, sebuah organisasi non-pemerintah yang membantu pengungsi di Cox's Bazar, Nurul meminta hadiah Nobel Perdamaian Suu Kyi segera dicabut.
"Jika ia tak bisa melakukan sesuatu, untuk apa diberi penghargaan?" tanyanya lagi.
Menurut seorang penasihat keamanan nasional untuk Myanmar, hanya mereka yang memiliki "bukti" kewarganegaraan atau bentuk tinggal lainnya yang diizinkan untuk kembali.
Di bawah undang-undang kewarganegaraan Burma yang kompleks pada tahun 1982, hanya anggota dari 135 "ras nasional" yang konon tinggal di dalam batas negara sebelum Inggris menyerang pada tahun 1824 dapat mengklaim sebagai warga negara.
Sementara, Rohingya bukanlah bagian dari ras yang diakui, yang secara efektif membuat mereka tidak memiliki kewarganegaraan.
Suu Kyi mematahkan kebisuannya soal krisis tersebut dua pekan lalu di tengah meningkatnya tekanan internasional baginya untuk mengutuk kejahatan yang dituduhkan kepada pemerintahannya.
Dalam pidatonya, Suu Kyi mengatakan bahwa Myanmar mengecam semua pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang melanggar hukum.
"Kami berkomitmen untuk pemulihan perdamaian dan stabilitas dan supremasi hukum di seluruh negara bagian," ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa tindakan akan secepatnya diambil terhadap semua orang, terlepas dari agama, ras dan posisi politik mereka, yang melawan hukum tanah dan melanggar hak asasi manusia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
