"Persoalan hak asasi manusia tidak dapat dikotakkan dengan batas negara," ujar Papang Hidayat dari Amnesty Internasional dalam diskusi 'Mengungkap Pelanggaran HAM Terhadap Uighur', di Jakarta, Jumat 20 Desember 2019.
Hal senada juga diungkapkan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Menurutnya, harus ada kesamaan persepsi antara pemerintah dan parlemen, serta organisasi masyarakat terkait kasus Uighur ini.
"Pemerintah harus satu suara, satu frekuensi. Karena pada prinsipnya, pemerintah itu mendengarkan rakyat," tutur dia.
Dia menambahkan, pemerintah tak perlu takut dengan kekuatan ekonomi Tiongkok.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dilaporkan telah menanyakan kembali kondisi di Xinjiang kepada Menlu Tiongkok, Wang Yi.
"Kemarin di Madrid, Bu Menlu sudah bertemu dengan Menlu Tiongkok. Dalam kesempatan itu, Bu Menlu menanyakan kembali perkembangan di Xinjiang dan mendapatkan penjelasan," kata Plt. Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah, di Jakarta.
Faizasyah menambahkan secara berkala Indonesia terus meminta update dari pihak Tiongkok mengenai perkembangan di wilayah Xinjiang. Mantan Dubes RI untuk Kanada itu menuturkan, Indonesia melakukan pendekatan melalui jalur bilateral dengan Tiongkok.
Kasus mengenai Xinjiang kembali muncul setelah media asing Wall Street Journal menuding ormas Islam Indonesia menerima fasilitas dan lobi dari pemerintah Tiongkok. Tujuan lobi ini agar mempengaruhi sikap mereka mengenai permasalahan HAM etnis Muslim Uighur di Xinjiang.
WSJ menyebut pandangan sejumlah ormas Islam di Indonesia soal kasus Uighur di Xinjiang berubah, setelah belasan ulama dan akademisi diundang secara langsung ke Xinjiang untuk melihat kondisi kamp-kamp pendidikan ulang di sana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
