Para pencari suaka, atau pengungsi, dari Afghanistan tinggal di trotoar di depan Rudenim Kalideres, Jakarta Barat. (Foto: Media Indonesia).
Para pencari suaka, atau pengungsi, dari Afghanistan tinggal di trotoar di depan Rudenim Kalideres, Jakarta Barat. (Foto: Media Indonesia).

Indonesia Tampung Pengungsi Atas Dasar Kemanusiaan

Internasional Pengungsi Afghanistan
Marcheilla Ariesta • 09 Juli 2019 18:40
Jakarta: Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Wina 1951 mengenai pengungsi. Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Achsanul Habib mengatakan walau tak meratifikasi, namun Indonesia menampung pengungsi berdasarkan asas kemanusiaan.
 
Baca juga: UNHCR: Indonesia Berikan Tempat Aman bagi Pengungsi.
 
"Dalam kaitan ini (pengungsi), sudah ada Perpres 125 yang menjadi dasar hukum bagaimana kita mengelola pengungsi. Seperti tercantum dalam Perpres tersebut, setiap pengelolaan pengungsi dasarnya adalah kemanusiaan, jadi kita tidaak akan melihat kewarganegaraannya, gender, dan agamanya," tutur Habib di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Habib mengatakan Perpres itu memiliki perhatian khusus untuk kelompok rentan, seperti perempuan, ibu hamil, anak-anak, lansia, bayi yang memerlukan pertolongan darurat atau pertolongan pertama.
 
Indonesia dilaporkan menampung hampir 140 ribu pengungsi dari berbagai negara. Habib menjelaskan ada dua hal utama dalam penanganan pengungsi tersebut, yakni repatriasi dan pemukiman kembali.
 
Menurut dia, dua solusi itu tak lagi prospektif di tengah situasi global sekarang ini. Habib menuturkan jika para pengungsi ini mau kembali ke negara asalnya, mereka harus memenuhi kriteria sukarela dan tidak ada pemaksaan, harus aman dan tidak ada ancaman persekusi kembali.
 
Sementara itu, jika memilih opsi kedua, yakni pemukiman kembali, Indonesia sangat mengandalkan negara-negara yang mau menerima arus pengungsi ke negara mereka.
 
"Dua solusi penyelesaian persoalan pengungsi ini menjadi kendala di lapangan. Dengan menurunnya pendanaan dan komitmen baik dari negara-negara tradisional atau badan-badan internasional terkait," imbuh dia.
 
Akibat dua permasalahan ini, pengungsi yang transit di Indonesia menjadi frustasi. Mereka kemudian melakukan 'demonstrasi' dan meminta perhatian Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Menanggulangani Pengungsi (UNHCR) untuk diberikan peluang repatriasi atau pemukiman kembali.
 
Ini lah yang terjadi di jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, yang menjadi 'tempat menginap' para pengungsi asing. Mereka membawa serta keluarganya, untuk 'demonstrasi' agar mendapat perhatian dari UNHCR mengenai nasibnya.
 
Menanggapi hal ini, Kemenlu bekerja sama dengan UNHCR, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melihat peluang mengembalikan para pengungsi ke tempat penampungan.
 
"Karena sebenarnya mereka bukan tidak punya tempat penampungan. Mereka selama ini ada di community housing, rumah-rumah yang disewa untuk penampungan sementara mereka," imbuh Habib.
 
Habib menjelaskan, Pemerintah Indonesia dan UNHCR menjadi ujung tombak permasalahan ini. Dia menambahkan, saat ini pengembalian para pengungsi ke tempat penampungan sementara tengah diproses.
 
"Info dari Pemprov DKI Jakarta, merekaa berupaya mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan tanpa adanya efek-efek sosial yang dapat timbul," ungkapnya.
 
Indonesia menampung hampir 14 ribu pengungsi yang berasal dari banyak negara. Perwakilan UNHCR Indonesia, Thomas Vargas mengatakan Indonesia telah sangat baik memberikan tempat aman bagi para pengungsi ini.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif