Aung San Suu Kyi menghadiri persidangan hari pertama tuduhan genosida terhadap Rohingya di Den Haag, Belanda, Selasa 10 Desember 2019. (Foto: AFP/UN Photo/ICJ/FRANK VAN BEEK)
Aung San Suu Kyi menghadiri persidangan hari pertama tuduhan genosida terhadap Rohingya di Den Haag, Belanda, Selasa 10 Desember 2019. (Foto: AFP/UN Photo/ICJ/FRANK VAN BEEK)

Kehadiran Suu Kyi di ICJ Baik untuk Myanmar

Internasional konflik myanmar rohingya pengungsi rohingya
Marcheilla Ariesta • 11 Desember 2019 07:16
Jakarta: Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, telah tiba di Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda, Selasa 10 Desember. Ia datang untuk menjawab tudingan bahwa militer Myanmar telah melakukan genosida terhadap etnis etnis minoritas Muslim Rohingya.
 
Suu Kyi dijadwalkan menyampaikan keterangannya terkait tuduhan genosida pada hari ini, Rabu 11 Desember 2019.
 
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, menilai kedatangan Suu Kyi sebagai kesempatan baik bagi Myanmar untuk menyampaikan posisi mereka atas apa yang sebenarnya terjadi di Rakhine State.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Indonesia tidak dalam posisi mengomentari, tapi apa yang dilakukan Aung San Suu Kyi sangat baik untuk bisa menjelaskan posisi pemerintah Myanmar," kata Faizasyah di Jakarta.
 
Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu negara paling aktif di Asia Tenggara yang menyerukan penanganan isu di Rakhine State. Bahkan, Indonesia beberapa kali mencoba memfasilitasi penyelesaian isu kemanusiaan di Rakhine.
 
"Kita melihat proses yang dihadiri langsung oleh Aung San Suu Kyi sebagai sesuatu yang perlu kita hormati," imbuhnya.
 
Faizasyah menambahkan, Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, mencoba menjadi bagian dari solusi atas permasalahan yang terjadi di Rakhine. "Itu yang dilakukan Pemerintah Indonesia, baik dalam kerangka bilateral, mapun melalui ASEAN," serunya.
 
Aung San Suu Kyi memimpin delegasi negaranya dalam menghadapi persidangan di ICJ. Sidang tuduhan genosida terhadap Rohingya ini merupakan kelanjutan dari pengaduan Gambia kepada ICJ.
 
Lebih dari 730 ribu Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh sejak Agustus 2016. Eksodus massal terjadi usai sebuah grup pemberontak menyerang pos keamanan Myanmar di Rakhine, yang dibalas otoritas keamanan dengan operasi brutal terhadap Rohingya.
 
Operasi militer tersebut, yang melibatkan dugaan pembunuhan massal dan perkosaan, dinilai pengamat Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pembersihan etnis dan mungkin juga genosida.

 

(WIL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif