Empat prioritas utama adalah penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, meningkatkan kontribusi Indonesia dan kepemimpinan di kawasan dan dunia. Sementara +1 adalah infrastruktur diplomasi yang kuat.
"Prioritas politik luar negeri lima tahun ke depan merupakan kontinuitas dan pelaksanaan poliik luar negeri lima tahun ke belakang, ditambah beberapa penajaman di beberapa bagian," kata Retno di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2019.
"Penguatan antara lain dilakukan pada pelaksanaan diplomasi ekonomi," imbuhnya.
Dalam prioritas pertama, yakni penguatan diplomasi ekonomi, Retno menjabarkan enam langkah utama. Namun, yang pertama dan utama adalah kapitalisasi penguatan pasar domestik.
Retno juga menyampaikan akan ada penguatan pasar tradisional dan terobosan di pasar non-tradisional. Menlu juga menuturkan akan ada percepatan perjanjian perdagangan, preferential trade agreement (PTA), dan lain sebagainya untuk memuluskan diplomasi ekonomi RI.
Di prioritas kedua, Retno menegaskan diplomasi perlindungan masih akan menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia.
"Negara harus terus hadir untuk melindungi warga negara di luar negeri," terangnya.
Di prioritas ketiga, ada diplomasi kedaulatan dan kebangsaan. Diplomasi, kata Retno, harus dapat bekerja untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI.
"Penyelesaian batas-batas negara akan diintensifkan melalui perundingan," tutur Retno.
Prioritas keempat adalah meningkatkan kontribusi Indonesia dan kepemimpinan di kawasan dan dunia. Indonesia akan sangat sibuk dalam lima tahun ke depan, kata Retno.
Hingga 2020, Indonesia akan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ini diikuti dengan keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB periode 2020-2022. Tak hanya itu, Indonesia bahkan akan menjadi ketua ASEAN dan ketua G20 pada 2023.
Sementara prioritas plus 1 yang disampaikan Retno, yakni infrastruktur diplomasi yang kuat. Retno menegaskan kementeriannya akan mendidik para diplomat menjadi handal dan berkualitas.
"Beberapa hal yang akan menjadi fokus infrastruktur mesin diplomasi, adalah reformasi diplomasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur fisik diplomasi, penguatan pemanfaatan teknologi dan informatika, dan transformasi digital," serunya.
Semua prioritas ini diharapkan dapat dijalankan dengan baik dan tercapai hasilnya di lima tahun ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
