Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Grata Endah Werdaningtyas mengatakan, Indonesia ingin terus mempertahanankan posisi top 10 sebagai penyumbang PKO terbanyak dunia.
Saat ini, Indonesia menempati peringkat ke-8 dari 120 negara penyumbang pasukan perdamaian dunia, dengan jumlah 2.920 personel per 31 Oktober 2019.
"Tahun depan yang tetap akan menjadi program prioritas nasional adalah mempertahankan posisi di 10 besar. Caranya dengan membangun pengiriman pasukan yang bukan hanya dari segi kuantitasnya besar, tetapi juga berkualitas," kata Grata di Jakarta, Senin 16 Desember 2019.
Pengiriman personel keamanan yang berkualitas dinilai dapat menjadi jawaban atas semakin besarnya tantangan yang dihadapi PKO.
Berkembangnya ancaman asimetris mengharuskan pasukan PKO memiliki kesadaran berdasarkan situasi yang dihadapi di lapangan, perlindungan terhadap warga sipil, serta tanggapan atas ancaman yang berasal dari non-negara termasuk penanggulangan terorisme.
"Jadi sekarang kita mengirim pasukan bukan hanya yang memiliki kemampuan untuk berperang maupun menjaga keamanan, tetapi mereka juga harus mampu melakukan soft approach dan kemampuan militer strategis yang semakin spesifik," tutur Grata.
Guna menindaklanjuti visi tersebut, Indonesia mengirim pasukan yang memiliki banyak kemampuan, diantaranya untuk misi pemeliharaan perdamaian di Kongo. Menurut Grata, satu batalyon beranggotakan sekitar 850 personel bisa dipecah dan bergerak dalam skala kecil untuk menangani ancaman dalam berbagai situasi keamanan.
Tak hanya itu, Indonesia juga menginisiasi kerja sama co-deployment pasukan perdamaian dengan beberapa negara seperti Ethiopia dan Australia. Kerja sama ini dilakukan guna merespons turunnya jumlah anggaran pemeliharaan perdamaian PBB dari berbagai negara donor untuk membiayai pengiriman pasukan.
Pada Juli, Komite Kelima yang mengurus administrasi dan anggaran meminta Majelis Umum PBB untuk mengesahkan anggaran pemeliharaan perdamaian sebesar 6,51 miliar dolar AS untuk periode Juli 2019 hingga Juni 2020.
Anggaran tersebut 1,8 persen lebih rendah dibandingkan permintaan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dan akan menutupi biaya 13 misi penjaga perdamaian, termasuk dana terkait untuk Pangkalan Logistik PBB di Brindisi, Italia, Pusat Layanan Regional di Entebbe, Uganda, serta catatan dukungan penjaga perdamaian.
Karena anggaran yang berkurang, maka jumlah PKO juga dikurangi. "Satu hal yang menyebabkan ini antara lain adalah turunnya juga anggaran kontribusi dari berbagai negara, yang tadinya sebagai donor untuk membiayai pengiriman misi perdamaian," imbuh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu RI Febrian Ruddyard di lokasi yang sama.
"Jadi ini berdampak kepada bahwa PBB harus mulai merasionalisasi jumlah pasukan yang dikirim sehingga bisa sesuai dengan anggaran yang dimiliki," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
