Patroli Angkatan Laut Republik Indonesia, perlu diperkuat di Laut Natuna Utara. Foto: Medcom.id
Patroli Angkatan Laut Republik Indonesia, perlu diperkuat di Laut Natuna Utara. Foto: Medcom.id

Jangan Pernah Negosiasi dengan Tiongkok Terkait Natuna Utara

Internasional indonesia-tiongkok blok natuna
Fajar Nugraha • 02 Januari 2020 16:05
Jakarta: Pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana sudah memdiprediksi Pemerintah Tiongkok akan menganggap sepi protes yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia. Ini terkait masuknya kapal penjaga pantai Tiongkok mereka di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna Utara.
 
“Hal ini mengingat Tiongkok tidak menganggap adanya ZEE Indonesia di Natuna Utara,” ujar Hikmahanto.
 
Menurut Juru Bicara Kemenlu Tiongkok pada Selasa 31 Desember, Penjaga Pantai Tiongkok justru sedang menjalankan tugasnya melakukan patroli dan menjaga wilayah tradisional penangkapan ikan nelayan Tiongkok atau klaim yang mereka sebut traditional fishing right.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Juru Bicara Kemenlu Tiongkok pun menyampaikan bahwa mereka hendak menyelesaikan perselisihan ini secara bilateral. Rencana Tiongkok tersebut harus ditolak oleh pemerintah Indonesia karena empat alasan.
 
“Pertama, bila Tiongkok tidak mengakui ZEE Indonesia di Natuna Utara, demikian pula Indonesia harus tetap konsisten untuk tidak mengakui wilayah tradisional penagkapan ikan nelayan Tiongkok,” tegas Hikmahanto, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Kamis, 2 Januari 2019.
 
Menurut Hikmahanto, atas dasar sikap Indonesia ini, bagaimana mungkin Indonesia bernegosiasi dengan sebuah negara yang klaimnya tidak diakui oleh Indonesia?
 
Lebih lanjut Hikmahanto menahmbahkan, sikap Indonesia yang konsisten ini telah mendapat penegasan dari Permanent Court of Arbitration (PCA) dalam penyelesaian sengketa antara Filipina melawan Tiongkok.
 
Dalam putusannya PCA tidak mengakui dasar klaim Tiongkok atas sembilan garis putus (Nine Dash Line) maupun konsep traditional fishing right. Menurut PCA dasar klaim yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok tidak dikenal dalam UNCLOS dimana Indonesia dan Tiongkok adalah anggotanya.
 
Jangan sampai posisi yang sudah menguntungkan Indonesia dalam putusan PCA dirusak dengan suatu kesepakatan antar kedua negara.
 
“Ketiga, Indonesia tidak mungkin bernegosiasi dengan Tiongkok karena masyarakat internasional tidak mengakui keabsahan sembilan garis putus dan traditional fishing right yang diklaim oleh Tiongkok,” sebut Hikmahanto.
 
“Terakhir, jangan sampai Pemerintah Indonesia oleh publiknya dipersepsi telah mencederai politik luar negeri yang bebas aktif,” tuturnya.
 
Ketergantungan Indonesia atas utang Tiongkok tidak seharusnya dikompromikan dengan kesediaan pemerintah untuk bernegosiasi dengan Pemerintah Tiongkok.
 
Justru bila perlu Presiden mengulang kembali bentuk ketegasan Indonesia di 2016 dengan mengadakan rapat terbatas di Kapal Perang Indonesia di Natuna Utara.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif