Berbicara di hadapan para pengusaha ternama dunia, Presiden Jokowi menggunakan pointernya sendiri. Pidato itu pun langsung menuju fokus pembahasan yang disampaikannya.
Tak pelak Presiden dari Lembaga Swadaya Manusia East west Center Charles E. Morrison pun memuji Presiden Jokowi. Pujian itu dituliskannya dalam akun twitter miliknya.
"Jokowi spoke at CEO Summit in excellent, simple Eng, no notes, using own pointer and ppt control, focused on investmt opps.@APEC_CEOsummit," tulis Morrison, dalam akun Twitter miliknya.
Atau berarti "Jokowi berbicara di CEO Summit dengan bahasa Inggris yang sederhana dan baik. Dia menggunakan pointernya sendiri dan fokus pada masalah investasi".
Lain halnya dengan penasihat Presiden Barack Obama, Ben Rhodes. Dirinya menilai sosok Jokowi sebagai seorang reformis.
"POTUS (President of The United State) had a good first bilat here in China with Indonesia - a key strategic partner for the US. Pres Joko Widodo is an impressive reformer," tulis Rhodes.
Dalam bahasa Indonesia berarti, "POTUS melakukan pertemuan bilateral pertama dengan Indonesia -partner strategis untuk AS. Presiden Jokowi adalah sosok reformis yang impresif".
Wajib berbahasa Indonesia.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai, alangkah baiknya bagi Presiden Jokowi untuk menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini sudah diatur dalam UU NO 24 tahun 2009, Pasal 28 mengenai Undang-undang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 2009 diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia.
"Hal ini yang tidak dilakukan oleh Presiden SBY sejak berlakunya UU Bahasa ketika menyampaikan pidato dimana audiensnya kebanyakan orang asing. Terakhir, penyampaian pidato dalam sesi debat PBB bulan September lalu Presiden SBY tetap enggan menyampaikan dalam bahasa Indonesia," menurut Hikmahanto, dalam keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com.
Hikhmahanto menambahkan, penyampaian pidato oleh Presiden dalam bahasa Indonesia bukan karena Presiden tidak mau dan ketidakmampuan menggunakan bahasa Inggris, melainkan karena kewajiban yang ditentukan oleh UU. Jika Presiden saja tidak patuh pada UU wajar saja bila masyarakat berperilaku demikian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
