Sebelumnya Australia mengeluarkan kebijakan unilateral tentang pencari suaka. Australia membatasi penutupan akses bagi pencari suaka, yang mendaftar di UNHCR Jakarta.
Menlu menyebutkan pihaknya akan mendapatkan penjelasan lebih lengkap, tentang apa yang dilakukan oleh UNHCR mengenai kebijakan itu.
"Indonesia sudah melakukan ekstra miles. Indonesia sudah melakukan hal-hal yang cukup banyak untuk penanganan pengungsi. Penanganan pengungsi, harus menjadi tanggung jawab bersama, antara negara asal, transit, dan tujuan, yang dalam hal itu akan dibantu oleh UNHCR," ujar Menlu Retno, di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (20/11/2014).
"Jadi, kalau beban hanya ada di negara transit, itu tidak adil. Itu yang akan secara tegas akan disampaikan ke UNHCR," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison merilis kebijakan baru negaranya mengenai penanganan pencari suaka.
Menurut Morrison, negara tidak akan lagi menerima pencari suaka yang mendaftar ke lembaga PBB, UNHCR setelah 1 Juli 2014 di Indonesia. Namun dikhawatirkan kebijakan ini juga akan berlaku bagi mereka yang mendaftar untuk mencari suaka di perwakilan UNHCR di Suriah, Iran, Malaysia dan Irak.
Walau menunjukkan ini adalah kebijakan terbaru, apa yang diucapkan oleh Morrison justru memperlihatkan arogansi Australia mengenai penanganan pencari suaka. "Perubahan ini bisa mengurangi pergerakan pencari suaka ke Indonesia dan mendorong mereka mencari tempat penampungan sementara di dan dari negara pertama yang disinggahi oleh pencari suaka," ucapnya.
Logikanya, banyak sekali pencari suaka yang menjadikan Indonesia sebagai negara transit pertama. Bila mereka tiba di Indonesia sebagai negara pertama yang disinggahi, otomatis Australia melepaskan tanggungjawab kepada Indonesia yang harus mengurus para pencari suaka ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
